Kupang (AntaraNews NTT) - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Andre W Koreh mengemukakan sekitar 1.000 kilometer jalan provinsi di daerah berbasis kepulauan ini masih dalam kondisi rusak.
"Ruas jalan provinsi yang rusak itu sebanyak 37 persen, sedang 63 persen sisanya sudah dalam kondisi mantap," kata Andre kepada Antara di Kupang, Selasa (28/8).
Menuru dia, NTT membutuhkan dukungan alokasi anggaran yang memadai untuk menuntaskan ruas jalan provinsi yang rusak tersebut, namun anggaran ini tampaknya masih menjadi kendala dalam menuntaskan pembangunan jalan provinsi di provinsi berbasiskan kepulauan itu.
Pemerintah, lanjutnya, sulit mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) NTT untuk menuntaskan ruas jalan yang rusak tersebut.
"Yang diharapkan itu dari dana alokasi khusus (DAK) pusat, tetapi itu juga jumlahnya bervariasi dan masih kecil, ada yang belasan hingga puluhan miliar," katanya.
Andre mengatakan, kemampuan APBD NTT saat ini hanya bisa untuk membangun jalan dengan rata-rata sekitar 50 kilometer per tahun. Jumlah tersebut juga masih dibagi lagi untuk jalan provinsi yang menyebar pada 22 kabupaten/kota di provinsi setempat.
"Memang tidak banyak ruas jalan provinsi yang dibangun per tahun karena anggaran terbatas. Kami pada 2018 hanya membangun sekitar 48 kilometer jalan saja," katanya.
Baca juga: Pemerintah bangun jalan ke kawasan wisata Nihiwatu
Baca juga: Masyarakat Penkase demo minta pembangunan akses jalan
1.000 kilometer jalan provinsi di NTT rusak
Kepala Dinas PU Nusa Tenggara Timur Andre W Koreh
"Ruas jalan provinsi yang rusak itu sebanyak 37 persen, sedang 63 persen sisanya sudah dalam kondisi mantap," kata Andre W Koreh.
