Kupang (AntaraNews NTT) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan segera membenahi tata kelola pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri selama moratorium berlangsung.
"Kebijakan moratorium itu sama dengan penghentian sementara pengiriman TKI khusus dari NTT, dan selama moratarium kami akan membenahi tata kelola pengiriman TKI," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT Bruno Kupok kepada Antara di Kupang, Selasa (18/9).
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat yang baru dilantik pada 5 September lalu di Jakarta mengatakan akan melakukan moratorium pengiriman TKI dari NTT ke luar negeri.
Menurut Bruno, tata kelola pengiriman TKI yang akan dibenahi antara lain proses rekruitmen calon TKI sebelum menjadi TKI di luar negeri.
Selama ini, perusahan diberikan izin untuk melakukan rekruitmen langsung ke desa-desa dan ini kemudian dimanfaatkan oleh para calo untuk merekrut TKI ilegal di desa-desa.
"Ke depan, perusahan hanya menerima TKI dari pemerintah yang sudah mendapat pelatihan dan siap untuk dikirim ke luar negeri sebagai TKI," kata Bruno.
Baca juga: Faktor ekonomi penyebab utama warga menjadi TKI
Baca juga: 343 calon TKI dari NTT dicegah keberangkatannya
Ia menambahkan yang harus dibenahi adalah prosedur rekruitmen calon TKI. Perusahan tidak diizinkan lagi untuk merekrut langsung ke desa-desa sehingga para calo tidak memiliki ruang untuk turun ke desa-desa mengatasnamakan perusahan jasa pengiriman TKI.
Aspek lain yang harus dibenahi adalah pelatihan keterampilan tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri. "Ini sudah menjadi komitmen pemerintah NTT," katanya menambahkan.
Menurut dia, selama ini para TKI harus menjalani pelatihan di Pulau Jawa dan itu menimbulkan permasalahan sosial yang sangat kompleks seperti pemerkosaan, penyekapan dan adanya akses keluar bagi calon TKI.
Dalam hubungan dengan pelatihan ini, Pemerintah NTT tengah berjuang untuk membangun balai latihan tenaga kerja luar negeri, yang nantinya akan berfungsi melatih para calon TKI sebelum menjadi TKI di luar negeri.
