Di Rakernas, Apkasi rekomendasikan penundaan penghapusan honorer

id apkasi, rakernas apkasi 2022,penghapusan tanaga honores, Mendagri

Di Rakernas, Apkasi rekomendasikan penundaan penghapusan honorer

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (kelima kiri) berpose bersama para kepala daerah dalam Rakernas XIV Apkasi Tahun 2022 di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (17/6/2022). (ANTARA/HO- Apkasi.)

saat ini ribuan pegawai honorer di daerah sedang mengalami keresahan dengan adanya PP tersebut. 
Kupang (ANTARA) - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) merekomendasikan penundaan penghapusan tenaga kerja honorer hingga Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kami berharap kebijakan penghapusan ini dapat ditunda setelah selesainya Pemilu serentak tahun 2024. Hal ini untuk mengeliminir politisasi penghapusan pegawai honorer menjelang tahun Pemilu 2024," kata Ketua 

Ia menyampaikan hal itu dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Apkasi di Bogor Jawa Bara pada Sabtu (18/6) yang dihadiri langsung Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Ia menjelaskan, salah satu isu krusial yang menjadi perhati para bupati di daerah, salah satu berkaitan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) terkait dengan Penghapusan Pegawai Honorer.

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini ribuan pegawai honorer di daerah sedang mengalami keresahan dengan adanya PP tersebut. 

Dampak penghapusan tersebut akan menimbulkan permasalahan sosial karena jika dihapus secara serempak menyebabkan banyaknya pengangguran di daerah.

Lebih lanjut ia mengatakan selain permasalahan tersebut, isu yang menjadi perhatian yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait dengan Pemberian Insentif Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

Hingga saat ini Peraturan Menteri yang mengatur pemberian insentif tersebut belum juga terbit, sehingga kepala daerah, termasuk Bupati tidak berani menerima ataupun mengambil insentif dimaksud. 

“Terakhir, yang menjadi isu beberapa tahun belakangan ini adalah terkait dengan kenaikan Pendapatan Kepala Daerah yang hingga saat ini belum kunjung terealisasi," katanya.

Apkasi mengusulkan konsep kenaikan pendapatan kepala daerah dapat diambilkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga tidak memberatkan keuangan Pemerintah Pusat.

Di sisi lain hal ini akan memacu semangat bagi kepala daerah untuk berlomba-lomba meningkatkan PAD masing-masing.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi digelarnya Rakernas Apkasi 2022 untuk bisa memberikan feed back positif kepada Pemerintah Pusat. 

Ia menitipkan pesan agar para bupati memanfaatkan forum Rakernas sebagai wadah untuk menyuarakan segala persoalan yang ada di daerah. 

“Silahkan sampaikan secara resmi, secara tertulis apa yang menjadi keluhan di daerah. Termasuk berikan juga kami konsep atau ide-ide yang menarik untuk bisa dilakukan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada publik," ujarnya.

Tito mengingatkan bahwa semangat otonomi daerah bukan untuk bagi-bagi daerah, namun pembagian yang tujuan akhirnya adalah kemandirian daerah secara finansial, dengan diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola. 

"Kita kenal dengan istilah kewenangan yang konkuren, yang mutlak yang dalam ilmu pemerintahan umum kemudian kewenangan yang konkuren ini didelegasikan kepada daerah," katanya.

Kepala daerah diharapkan ke depan bisa mengelola sehingga ia menjadi daerah yang mandiri secara fiskal," katanya.
 
Daerah yang kuat secara finansial, jelas Tito ditandai dengan PAD lebih tinggi dibanding Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD). Sedangkan daerah dengan finansial menengah dan rendah, ditandai dengan kemampuan finansial yang komposisinya berimbang antara PAD dan TKDD atau malah terbalik PAD-nya sedikit sekali dibanding TKDD. 

"Contoh yang kuat finansialnya seperti Kabupaten Badung Bali sehingga ia bisa membuat program apapun. Belum banyak daerah yang bisa memenuhi kriteria ini, sehingga tentu harapannya ke depan akan muncul daerah-daerah lain yang kuat mandiri secara finansial," katanya.

Dalam kesempatan ini Tito juga memberikan arahan terkait beberapa hal yang menjadi kebijakan Pusat serta kondisi global seperti perang Rusia-Ukraina yang dampaknya bisa saja mempengaruhi kondisi nasional. 

Di sisi lain, ia mengaku memahami ada beberapa kepala daerah yang saat ini galau dengan kondisi politik di mana akan diselenggarakannya Pilkada Serentak 2024, terutama bagi kepala daerah hasil Pilkada 2022 yang karena aturan tersebut menjadi tidak penuh masa jabatannya dan harus digantikan dengan penjabat yang ditunjuk. 

Namun hal ini bisa disikapi dengan bijak karena ini bisa menjadi ujian sistem pemerintahan saat ini, apakah menjadi kuat karena adanya para penjabat yang berprestasi sementara rekan-rekan kepala daerah hasil Pilkada berguguran karena tersandung kasus.

 "Sebaliknya rekan-rekan bupati hasil pilkada bisa menunjukkan bahwa sistem yang ada sekarang sudah tepat karena ia memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat," katanya.

Tito juga meminta para kepala daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. “Silahkan tiru saja ke daerah-daerah yang sudah memiliki Mal Pelayanan Publik seperti di Kabupaten Banyuwangi dan Badung. Nggak usah bingung-bingung, tiru saja ke daerah yang sudah ada," katanya.

Pelayanan publik yang baik ini diharapkan bisa direspon kepala daerah atas arahan Presiden Jokowi yang menginginkan reformasi birokrasi khususnya dalam hal perijinan yang memudahkan investor masuk ke Tanah Air.
 
Hal lain yang menjadi catatan Tito adalah banyak daerah yang daya serap APBD-nya masih rendah. “Tolong betul agar para bupati ini membelanjakan anggaran daerah, karena kalau ada uang yang beredar di masyarakat itu artinya akan menggerakkan daya beli dan akan menaikkan pertumbuhan ekonomi di daerah maupun nasional," katanya.

Ia juga menyoroti agar UMKM benar-benar digerakkan, salah satu kemauan politik yang bisa diambil oleh para bupati adalah melalui e-katalog dan toko daring yang telah disiapkan oleh LKPP. 

"Ini semacam market place yang dibuat resmi oleh pemerintah, dan menurut saya ini bagus sekali konsepnya. Kami akan menolak APBD provinsi jika tidak melampirkan daftar 40% belanja produk lokal, demikian juga di tingkat kabupaten dan kota diharapkan nantinya para gubernur juga melakukan hal yang sama, ” katanya. 

Tak lupa Tito menyampaikan rasa senangnya berada di tengah-tengah Rakernas Apkasi dan bisa berinteraksi dengan para bupati. “Kami mengapresiasi langkah Apkasi menggelar Rakernas yang mana hal ini menunjukkan bahwa Apkasi ini bukan asosiasi yang dalam bahasa sehari-hari kita, bukan kaleng-kaleng," katanya.

Rangkaian kegiatan Rakernas XIV Apkasi Tahun 2022 juga dimeriahkan dengan syukuran HUT ke-22 Apkasi dan Malam Final Pemilihan Putri Otonomi Indonesia (POI) 2022 dan Minggu pagi dilanjutkan dengan pertandingan sepakbola persahabatan antara Tim Apkasi melawan Tim Pemkab Bogor serta Apkasi Charity Golf Tournament yang diikuti oleh Mendagri.
Pewarta :
Editor: Bernadus Tokan
COPYRIGHT © ANTARA 2022