#APBD

Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena menegaskan masih mencari solusi dengan pemerintah pusat terkait polemik PPPK yang dirumahkan akibat kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 ...

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengatakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPKtidak boleh dipecat jika kontraknya belum berakhir. ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengharmonisasikan dua rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sikka tentang regulasi Pemberian Tunjangan Hari Raya ...

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi belanja anggaran pendapatan dan pendapatan negara (APBN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) per Februari 2026mencapai ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) memfasilitasi dan mengharmonisasikan dua Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Timur tentang Pemberian THR ...

Pengamat ekonomi regional dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, James Adam mengatakan kebijakan pembatasan belanja pegawai dari APBD maksimal 30 persen bersifat wajib karena sesuai dengan undang-undang ...

Sejumlah kepala daerah se-Nusa Tenggara Timur sepakat untuk bernegosiasi dengan pemerintah pusat dan DPR terkait kebijakan ketentuan pembatasan belanja pegawai sebesar 30 persen yang berdampak pada ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh kepala daerah di Indonesia agar pengadaan mobil dinas (mobdin) harus sesuai dengan kebutuhan. KPK menyampaikan pernyataan tersebut setelah ...

Pengamat ekonomi regional dari Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) Dr James Adam menilai kolaborasi perbankan dan pemerintah daerah menjadi kunci peningkatan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat ...

Dalam naskah kebijakan publik, tata kelola data, statistik, dan desil kerap menimbulkan persoalan. Ini tentang 96,8 juta jiwa pemegang asuransi BPJS, dimana 13,5 juta nonaktif sementara akibat ...