#APBD

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan, dengan jeda waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun dan 6 bulan. Putusan ...

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Belanja Negara (APBN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 2025 sebesar Rp11,72 triliun atau senilai 33,08 persen dari alokasi sebesar Rp35,446 ...

Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo menanggapipemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kupang terhadap Nota Pengantar atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban ...

Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna ke-18 DPRD Kota Kupang. ...

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempercepat pembangunan sistem transportasi massal berbasis jalan yang inklusif dan terintegrasi di sejumlah kota di Indonesia melalui program pengembangan sistem ...

Ketua Umum PSSI Erick Thohir memaparkan kepada awak media tentang salah satu hasil Kongres Biasa PSSI 2025 adalah adanya perubahan Statuta PSSI, dari Statuta 2019 ke Statuta 2025, yang akan membuat ...

Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur, menyalurkan dana sebesar Rp50 juta kepada Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Horeb Perumnas Kupang sebagai bantuan sosial demi menunjang ...

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengusulkan adanya reformasi alokasi anggaran atau dana pendidikan agar negara dapat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pendidikan dasar ...

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan pihaknya siap mengawal implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemerintah yang harus menggratiskan biaya pendidikan dasar, ...

Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)menunjukkan komitmen kuat dalam membangun ketangguhan daerah menghadapi bencana dengan mendukung Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA). ...