#APBD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong adanya peraturan presiden yang mengatur larangan rangkap jabatan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang melarang wakil ...

Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, mencatat sebanyak 93.695 wisatawan telah berkunjung ke wilayah setempat sejak awal tahun sampai dengan Agustus 2025. “Jumlah itu ...

Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) menahan dua orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi ...

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kejaksaan Agung RI telah menyiapkan aplikasi Jaga Desa dalam rangka mengawal Anggaran Pendapatan dan ...

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan perlindungan kepada 7.816 pekerja rentan di daerah itu dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar) menyiapkan dana sebesar Rp300 juta guna mendukung penyelenggaraan Tour de EnTeTe sebagai kegiatan yang dinilai akan semakin mempromosikan ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) segera memperbaiki fasilitas publikyang rusak akibat anarkistis di sejumlah daerah dalambeberapa ...

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan waktu dua tahun bagi pemerintah untuk menindaklanjuti Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang melarang wakil menteri (wamen) melakukan rangkap jabatan. Hakim ...

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menyebut pemerintah mempelajari lebih dulu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru yang melarang wakil menteri ...

Mahkamah Konstitusi melarang wakil menteri melakukan praktik rangkap jabatan, sebagaimana layaknya menteri, agar mereka fokus untuk mengurus kementerian yang diamanahkan kepadanya. Hal itu ...