Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) mengharmonisasikan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Kabupaten Flores Timur terkait pemberdayaan perempuan, perubahan ...
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) mengharmonisasikan rancangan peraturan daerah (Ranperda) terkait investasi dan industri Kabupaten Manggarai guna mewujudkan produk ...
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melakukanharmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketertiban ...
Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Stefanus B.A.N. Liow menyatakan perlunya penyelarasan regulasi perkoperasian antara pemerintah pusat dan daerah. “DPD RI melalui BULD ...
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata mengharmonisasikan dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis guna menjaga ...
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengharmonisasikan sebanyak 99 rancangan peraturan daerah (ranperda) dan 87 rancangan peraturan kepala daerah ...
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mengharmonisasi rancangan peraturan daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah ...
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur ( NTT) memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kabupaten Flores Timur. “Proses ...
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengharmonisasi sebanyak 56 rancangan peraturan daerah (ranperda) dan 53 rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) ...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkantiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) menjadi peraturan daerah (perda). Ketua DPRD ...