#HUKUM ADIL

Kumpulan berita hukum adil, ditemukan 327 berita.

Victory-Joss berharap penyelenggara bertindak adil

Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Yoseph Nae Soi (Victory-Joss) berharap penyelenggara pemilu di semua tingkatan dapat ...

Artikel - 20 tahun reformasi dan meningkatnya serangan teroris

Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, seperti ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum yang mengerucut pada lengsernya Soeharto dari takhta ...

Artikel - Upaya memutihkan status TKI ilegal di Malaysia

Pada era 1970-an, masyarakat Flores Timur dan Lembata di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan bebas merantau ke Sabah Malaysia dengan hanya berbekal paspor dan visa yang ...

Feature - Kamis Putih dan simbol pemimipin yang melayani

Pemilu 2019 tampak masih lama, namun genderang politiknya sudah ditabuhkan pada tanggal 3 Oktober 2017 lewat pendaftaran partai politik di KPU serta mengiangnya pilkada ...

DKPP segera plenokan kasus ijazah palsu MDT

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) segera menggelar rapat pleno untuk memutuskan ada tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPU dan Ketua Panwaslu ...

Pilkada 2018 - Kapolda NTT jamin netralitas personelnya dalam pilkada

Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Raja Erizman menjamin nentralitas personelnya dalam pengamanan Pilkada 2018 di wilayah provinsi berbasis kepulauan ...

Pilkada 2018 - DPRD NTT minta Kapolda jaga netralitas anggotanya

Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Anwar Pua Geno meminta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) setempat Irjen Pol Raja Erizman untuk menjaga netralitas anggotanya dalam ...

Saber Pungli Wujudkan Integritas ASN

Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore mengharapkan pembentukan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dapat mewujudkan integritas di kalangan aparatur sipil negara ...

Uni Eropa-Kemkum HAM Bahas Peradilan Anak

Uni Eropa-UNDP Sustain bersama Badan Pengembangan SDM Kementerian Hukum dan HAM serta pihak terkaitan lainnya akan membahas sistem peradilan anak di Indonesia. "Dialog itu ...

KPK Tak Perlu Ladeni Pansus

Pengamat hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Johanes Tubehelan, MHum berpendapat, KPK tidak perlu melandeni panitia khusus hak angket ...