#KEWENANGAN

Kumpulan berita kewenangan, ditemukan 1013 berita.

Putusan MK terkait BPJS selamatkan nasib jutaan orang : Akademisi

Akademisi dari Universitas Pakuan Dr Andi Muhammad Asrun mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 72/PUU-XVII/2019 soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah menyelamatkan nasib ...

DKP NTT perkuat peran pokmaswas lindungi sumber daya laut Flores Timur

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Misool Baseftin memperkuat peran kelompok pengawas masyarakat (pokmaswas) guna melindungi sumber ...

Artikel - Menelaah penerapan aturan FIFA dalam Tragedi Kanjuruhan

Tidak ada sepak bola seharga nyawa manusia. Ungkapan ini terus menggema pascalagaArema FC versus Persebaya Surabaya yang bergulir di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, 1 Oktober lalu. ...

Mahfud: Pemerintah berikan santunan sosial kepada korban tragedi Kanjuruhan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan santunan sosial kepada seluruh korban tragedi di Stadion Kanjuruhan, ...

KPK tegaskan tak ada kepentingan politik dalam penanganan kasus Formula E

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada kepentingan politik dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. "KPK sangat menyayangkan ...

Kabupaten Kupang bentuk perda penanggulangan bencana alam

Forum Pengurangan Risiko Bencana mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah berinisiatif membentuk peraturan daerah (perda) tentang penanganan bencana sebagai ...

Cendekiawan: MK tolak presidential threshold amankan desain pemilu 2024

Ilmuwan dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr Ahmad Atang,mengatakan, penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 ...

KPU Kabupaten Kupang bentuk tim verifikasi calon peserta Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, membentuk tim untuk memudahkan proses verifikasi faktual terhadap anggota partai dari 23 partai politik calon peserta Pemilu 2024 di ...

Kemendagri bilang penjabat kepala daerah boleh pecat ASN

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menyatakan penjabat kepala daerah boleh memecat dan memutasi aparat sipil negara agar para ASN lebih bekerja secara netral ...

Kemenkumham perkuat pengawasan terpadu bagi orang asing di Ende

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat pengawasan terpadu terhadap keberadaan orang asing yang datang di Kabupaten Ende, Pulau ...