#KEWENANGAN

Kumpulan berita kewenangan, ditemukan 1014 berita.

Jangan Menggoda Penyelenggara Pilkada Buat Curang

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengingatkan pasangan calon dan tim pemenangan tidak menggoda penyelenggara di semua tingkatannya untuk melakukan aksi curang ...

Tidak Ada Niat Hambat Gaji Guru

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur Aloysius Min mengatakan, pemerintah sama sekali tidak memiliki niat untuk menghambat gaji guru SMA/SMK yang sudah ...

Kerusakan Pelabuhan Waingapu Tanggungjawab Pelindo

Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur Ricard Djami mengatakan kerusakan yang menimpa pelabuhan laut Waingapu di Kabupaten Sumba Timur akibat diterjang gelombang, ...

Kupang Kirim 18.850 ekor sapi ke Jakarta

Pemerintah Kabupaten Kupang selama 2016 telah mengirim sebanyak 18.850 ekor ternak sapi untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di Provinsi DKI Jakarta. "Kerja sama Pemerintah ...

PLBN Butuh Lembaga Khusus

Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengatakan pemerintah akan membentuk lembaga khusus untuk merawat sarana dan prasarana yang ada di Pos Lintas Batas Negara ...

Bawaslu Butuh Rp319 Miliar untuk Pilkada 2018

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur membutuhkan anggaran sebesar Rp319 miliar untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta Pilkada serentak di 10 ...

Rasionalisasi Anggaran Pilgub NTT Rp21 Miliar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur telah merasionalisasikan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada 2018 mendatang mencapai Rp21 ...

Banjir dan Longsor Dominasi Bencana di NTT

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat banjir dan longsor mendominasi bencana yang melanda provinsi berbasis kepulauan itu di periode ...

BPBD: Belum Ada Korban Jiwa

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Timur memastikan hingga saat ini belum ada korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor di sejumlah daerah belakangan ...

KPU Harus Anulir Pencalonan Petahana

Pengamat hukum Administrasi Negara dari Universitas Nusa Cendana Kupang Dr Johanes Tuba Helan SH.MHum mengatakan KPU Kota Kupang harus menganulir pencalonan petahana Jonas ...