Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbaupemerintah daerah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer baru karena bisa membebani belanja pegawai dan menjadi bom waktu bagi daerah itu sendiri. ...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut masa transisi pemberlakuan batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akan diperpanjang. ...
Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan penghargaan yang diterimanya dari Kemendagri sebagai Provinsi pengendali inflasi terbaik merupakan hasil kerja bersama seluruh elemendalam menjaga ...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi Pemerintah Kota Kupang yang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) terbanyakdi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). ...
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan sekaligus insentif fiskal kepada pemerintah daerah (Pemda) berprestasi di regional Maluku dan Nusa Tenggara sebagai bentuk dukungan ...
Pemerintah pusat meminta seluruh kepala daerah untuk tanggap terhadap dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ...
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk waspada terhadap dampak geopolitik global terhadap stabilitas ekonomi dan harga di daerah dan terus melakukan pemantauan ...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai implementasi pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi masyarakat ...
Mahkamah Konstitusi (MK) meminta keterangan DPR RI dan Presiden dalam sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). ...
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah pentingnya menjaga integritas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan daerah demi menjaga kepercayaan publik. Hal ...