#MENKUMHAM

Pakar hukum pidana dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr Karolus Kopong Medan, SH.MHum, mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang tidak mau membebaskan napi tindak pidana korupsi ...

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah tidak berniat untuk membebaskan para narapidana korupsi karena pandemi COVID-19. "Saya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi koruptor tidak ...

Pengamat hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana), DrJohanes Tuba Helanmengatakan, rencana pemerintah merevisi PP 19/2012 untuk membebaskan narapinda koruptor, ...

Para pelintas warga negara asing (WNA) dari Timor Leste yang masuk ke Indonesia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Pulau Timor, Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai diberlakukan wajib memiliki ...

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mendukung penuh Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Bali, namun RUU yang baru itu tidak boleh melupakan sejarah pembentukan tiga provinsi yaitu Bali, ...

Akademisi dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Bataona mengatakan ada keanehan dalam gerakan mahasiswa yang menuntut pembatalan revisi Undang-undang KPK dan RKHUP. ...

Presiden Joko Widodo mengaku tidak setuju dengan empat usulan DPR dalam revisi UU No.30 tahun 2002. "Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi RUU inisiatif DPR ini yang berpotensi ...

Anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT), Melkianus Laka Lena mengatakan, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejatinya tidak melumpuhkan ...

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyesalkan pengibaran bendera Bintang Kejora saat aksi penyampaian pendapat di beberapa tempat di Papua dan di depan Istana Negara ...

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly meminta Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang beroperasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar lebih ...