#PENYULUHAN HUKUM

Kumpulan berita penyuluhan hukum, ditemukan 79 berita.

Undana meluncurkan website desa di Sumba Timur transparan cegah korupsi Dana Desa

Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Nusa Cendana (Undana) meluncurkan website resmi Desa Mburukulu, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai upaya meningkatkan ...

Kemenkum NTT perluas akses bantuan hukum hingga tingkat desa

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) memperluas akses bantuan hukum hingga tingkat desa melalui penyuluhan hukum dan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di ...

Komisi XIII DPR soroti jangkauan layanan hukum di wilayah kepulauan NTT

Komisi XIII DPR RI menyoroti strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam memastikan layanan hukum tetap menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah ...

Kemenkum NTT ancam akan cabut akreditasi OBH yang pungut biaya

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) mengancam mencabut akreditasi organisasi bantuan hukum (OBH) yang terbukti memungut biaya dari penerima bantuan hukum. Kepala ...

Kanwil DJP Nusra memblokir 154 rekening WP tingkatkan kepatuhan pajak

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Nusa Tenggara (Nusra) memblokir 154 rekening wajib pajak di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan ...

Kemenkum NTT menjemput bola edukasi hukum di Kabupaten Kupang

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) menerapkan polajemput bola melakukan edukasi hukum hingga wilayah pelosok melalui penyuluhan hukum dan pembinaan pos bantuan ...

Menkop meminta tambahan anggaran Rp1,34 triliun dukung 80 ribu Kopdes Merah Putih

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun untuk tahun anggaran 2027 guna mendukung operasional dan pengembangan koperasi, terutama percepatan program 80 ...

Komnas HAM meminta revisi UU HAM perkuat fungsi lembaga

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM diarahkan untuk memperkuat mandat dan efektivitas lembaga HAM nasional dalam perlindungan ...

Kemenkum NTT upayakan layanan hukum lebih dekat ke masyarakat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) mengupayakanlayanan hukum semakin dekat dan mudah diakses masyarakat melalui penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan ...

Menkeu tidak menonaktifkan Dirjen Bea Cukai meski terseret KPK

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak menonaktifkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Djaka Budhi Utama, karena masih menungguproses hukum yang masih berlangsung, ...