#PNS

Kumpulan berita pns, ditemukan 325 berita.

Maraknya terminal bayangan jadi sorotan Ombudsman NTT

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton menyoroti maraknya kehadiran terminal bayangan yang beroperasi di Kota Kupang tanpa adanya izin pemerintah sehingga ...

RS Tentara Wirasakti Kupang naik type

Rumah Sakit Tentara (RST) Wirasakti Kupang, Nusa Tenggara Timur akan mengalami kenaikan typedari tingkat empat menjadi tingkat tiga pada 2020 mendatang, kata Komandan Detasemen Kesehatan ...

Perusahaan wajib bayar THR kepada karyawannya

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang mendesak perusahan-perusahan yang beroperasi di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para ...

Tarif baru iuran BPJS Kesehatan yang diatur dalam Perpres 75/2019

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada 24 Oktober 2019 yang ...

Gara-gara gempa, orang tua larang anaknya ke sekolah

Dampak gempa beruntun yang menguncang Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Seram bagian barat pada Kamis (10/10) subuh hingga pagi hari, mengakibatkan para orang tua tidak mengizinkan anaknya ke ...

Reformasi birokrasi TNI cara untuk meningkatkan profesionalisme

Komandan Korem 161/Wira Sakti Kupang, Brigadir Jenderal TNI Syaiful Rahman, mengatakan,reformasi birokrasi di dalam tubuh TNI adalah bagian dari cara TNI untuk meningkatkan profesionlismenya di ...

Habibie dan nasib LKBN ANTARA

Bacharuddin Jusuf Habibie (25 Juni 1936--11 September 2019), Presiden Ketiga Republik Indonesia telah dinobatkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia ...

Apa kata Herman Heri soal Capim KPK

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Herman Heri menegaskan DPR RI akan segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan dan tidak ada lagi pro-kontra terkait 10 nama calon pimpinan (capim) KPK. "Pansel ...

Artikel - Merajut kembalinya rezim GBHN

Sejak era Reformasi, semua produk politik Orde Baru terabaikan dalam wacana politik, termasuk dihapusnya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai arah dan pedoman pembangunan dalam jangka ...

GBHN diperlukan untuk memperkokoh peran DPR

Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Dr Marianus Kleden mengatakan keberadaan garis-garis besar haluan negara (GBHN) sesungguhnya hanya untuk memperkokoh peran DPR ...