#RAPAT PARIPURNA

Kumpulan berita rapat paripurna, ditemukan 296 berita.

Pimpinan DPRD NTT dilantik 4 Oktober 2019

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur, telah mengagendakan kembali pelantikan pimpinan dewan periode 2019-2024 pada 4 Oktober 2019. "Kami sudah selesai menggelar rapat dan ...

Presiden Jokowi hadiri pelantikan anggota DPR DPD MPR

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Gedung Nusantara DPR Jakarta, Selasa, (1/10) pagi, untuk menghadiri pelantikan anggota DPR, DPD dan MPR periode 2019-2024. ...

Mahasiswa di Kupang gelar unjuk rasa damai

Ratusan peserta massa dari kalangan mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Kota Kupang, Kamis (26/9), menggelar aksi unjuk rasa damai di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pantauan ANTARA ...

Pelantikan pimpinan DPRD NTT masih menunggu SK Mendagri

Pelantikan pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2019-2024 masih menunggu surat keputusan (SK) dari Menteri Dalam Negeri, dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya 30 September 2019. ...

Revisi UU KPK tetap ditolak PMKRI

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang, Nusa Tenggara Tmur (NTT) menggelar aksi damai di depan marga PMKRI St. Fransiskus Xaverius, Senin (23/9), menolak revisi ...

Presiden Jokowi persilakan masyarakat sampaikan masukan kepada DPR

Presiden Joko Widodo menjelaskan masyarakat dapat memberikan masukan terkait sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang sedang dibahas oleh DPR RI. "Itu tadi saya sampaikan, itu ...

Benarkah pengesahan revisi UU KPK tidak sah?

Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK yang telah dilakukan dalam rapat paripurna DPR dinilai tidak sah oleh pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tuba ...

Presiden Jokowi tidak setuju dengan DPR terkait RUU KPK

Presiden Joko Widodo mengaku tidak setuju dengan empat usulan DPR dalam revisi UU No.30 tahun 2002. "Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi RUU inisiatif DPR ini yang berpotensi ...

Presiden harapkan DPR dapat perkuat KPK

Presiden Joko Widodo berharap agar DPR memiliki semangat untuk memperkuat KPK saat mengusulkan rencana revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. "Yang jelas saya kira ...

Benarkah RUU KPK amputasi kewenangan KPK?

Pengamat hukum dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Karolus Kopong Medan MHum menilai pemerintah dan DPR tidak serius mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas ...