#REFORMASI HUKUM

Kumpulan berita reformasi hukum, ditemukan 304 berita.

Kemenkum NTT dan Pemkab Kupang perluas akses keadilan lewat 178 Posbakum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang bersinergi dalam memperluas akses keadilan melalui pembentukan 178 Pos Bantuan ...

Kemenkum NTT mengukuhkan 127 Posbakum Malaka perluas layanan hukum gratis

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengukuhkan 127 pos bantuan hukum (posbakum) di seluruh desa Kabupaten Malaka, untuk memperluas akses layanan ...

Upaya menghidupkan Kembali Gagasan Komisi Konstitusi

Dari segi teori konstitusi, amandemen konstitusi memang bukanlah hal yang tabu. Adanya mekanisme perubahan tersebut tidak lepas dari fakta, bahwa tidak ada konstitusi yang sempurna. Dalam konteks ...

Ketika santri melampaui stereotipenya

Dulu, santri dan pesantren identik dengan hal-hal yang berbau tradisional. Bahkan, stereotipe santri itu melekat pada pakaian, dimana santri biasa disebut sebagai kaum sarungan, karena kebiasaan ...

Prabowo: Anggaran rawan korupsi Rp306 triliun dialihkan untuk program rakyat

Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa dalam satu tahun pemerintahan, anggaran negara yang rawan penyimpangan atau dikorupsi sebesar Rp306 triliun berhasil dialihkan untuk program-program yang ...

Yusril: Kewenangan memutuskan struktur Polri di tangan Presiden dan DPR

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan kewenangan untuk menentukan struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ...

Komisi III DPR: Putusan MK soal lembaga pengawas ASN menjadi masukan revisi UU ASN

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi soal perintah membentuk lembaga independen pengawas aparatur sipil negara (ASN) akan dijadikan sebagai masukan ...

Istana mempelajari putusan MK soal pembentukan lembaga pengawas ASN

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah akan mempelajari lebih lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan pembentukan lembaga independen untuk mengawasi aparatur ...

MK memerintahkan pemerintah dan DPR bentuk lembaga independen awasi ASN

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemerintah dan DPRuntuk membentuk lembaga independen yang bertujuan mengawasi penerapan sistem merithingga perilaku aparatur sipil negara (ASN) ...

Indonesia usulkan instrumen hukum internasional tentang pengelolaan royalti

Pemerintah Indonesia mengusulkan suatu instrumen hukum internasional tentang pengelolaan royalti dan penerbit hak alias publisher rights untuk karya jurnalistik melalui Organisasi Kekayaan ...