#UU HKPD

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut masa transisi pemberlakuan batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akan diperpanjang. ...

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengatakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPKtidak boleh dipecat jika kontraknya belum berakhir. ...

Pengamat ekonomi regional dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, James Adam mengatakan kebijakan pembatasan belanja pegawai dari APBD maksimal 30 persen bersifat wajib karena sesuai dengan undang-undang ...

Sejumlah kepala daerah se-Nusa Tenggara Timur sepakat untuk bernegosiasi dengan pemerintah pusat dan DPR terkait kebijakan ketentuan pembatasan belanja pegawai sebesar 30 persen yang berdampak pada ...

RAPBN 2026 membawa angin segar bagi daerah. Di tengah kegelisahan akibat pemotongan belanja pada tahun sebelumnya, keputusan pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI untuk menambah alokasi transfer ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di sejumlah daerah tidak terkait dengan kebijakan ...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkantelah menegur langsung Bupati Pati Sudewo terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga ...

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai kenaikan pajak hiburan akan berdampak dan mengganggu iklim investasi. Kenaikan pajak hiburan ...

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) khususnya pada kategori kesenian dan hiburan dilakukan dalam rangka pengendalian kegiatan tertentu. ...

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyoroti kewajiban daerah dalam membelanjakan anggaran (mandatoryspending) yang berpotensi melebihi Anggaran Belanja dan Pendapatan ...