Kupang (ANTARA News NTT) - Pengamat ekonomi Dr James Adam menyarankan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk segera membenahi infrastruktur dalam lokasi Taman Nasional Komodo (TNK), sebelum menaikkan tarif masuk ke lokasi wisata tersebut.
"Jika tarif sebesar itu mau diterapkan, maka sebaiknya pemerintah daerah memperbaiki dan menyiapkan terlebih dahulu sejumlah infrastruktur pendukung dalam lokasi TNK," katanya kepada Antara di Kupang, Jumat (30/11)
Anggota International Fund for Agricultural Development (IFAD) untuk Program Pemberdayaan Ekonomi itu mengemukakan hal itu, terkait rencana Pemerintah NTT menaikkan tarif masuk ke TNK.
Menurut dia, rencana pemerintah daerah menaikkan tarif masuk TNK sebesar 500 dolar AS atau sekitar Rp7 juta per pengunjung dan 50.000 dolar atau sekitar Rp70 juta per kapal yang berlabuh, terlalu tinggi, dan tidak sesuai pasar, sebab tidak seimbang dengan kondisi riil yang ada di TNK saat ini.
Dia mengatakan jika pemerintah ingin menerapkan tarif sebesar itu, maka sebaiknya pemerintah daerah memperbaiki, dan menyiapkan terlebih dahulu sejumlah infrastruktur pendukung dalam lokasi TNK.
"Inikan seperti analogi jual beli barang antara produsen dan konsumen, semakin barang itu berkualitas dan bagus maka harga tidak akan menjadi soal bagi konsumen," katanya.
Baca juga: Kenaikan tarif TNK tidak disukai pasar
Baca juga: Tiket masuk ke TNK direncanakan 500 dolar/orang
"Jika fasilitas, infrastruktur, manajemen, dan SDM di TNK sudah bagus, tentu akan memberikan daya tarik berbeda bagi pengunjung," tambah James Adam.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur Marius Jelamu mengatakan pemerintah berencana menerapkan tiket masuk ke kawasan TNK sebesar 500 dolar AS bagi setiap pengunjung, serta 50.000 dolar AS bagi kapal yang berlabuh di wilayah perairan TNK.
Menurut Marius, sesuai dengan kebijakan Gubernur NTT yang menempatkan sektor pariwisata sebagai penggerak pembangunan ekonomi NTT, maka salah satu langkah yang ditempuh yakni dengan menaikkan tarif kunjungan ke TNK.
Baca juga: Kenaikan tarif TNK untuk menjaga kelestarian Komodo
Baca juga: Pengelolaan TNK merupakan wewenangnya pemerintah pusat
"Jika tarif sebesar itu mau diterapkan, maka sebaiknya pemerintah daerah memperbaiki dan menyiapkan terlebih dahulu sejumlah infrastruktur pendukung dalam lokasi TNK," katanya kepada Antara di Kupang, Jumat (30/11)
Anggota International Fund for Agricultural Development (IFAD) untuk Program Pemberdayaan Ekonomi itu mengemukakan hal itu, terkait rencana Pemerintah NTT menaikkan tarif masuk ke TNK.
Menurut dia, rencana pemerintah daerah menaikkan tarif masuk TNK sebesar 500 dolar AS atau sekitar Rp7 juta per pengunjung dan 50.000 dolar atau sekitar Rp70 juta per kapal yang berlabuh, terlalu tinggi, dan tidak sesuai pasar, sebab tidak seimbang dengan kondisi riil yang ada di TNK saat ini.
Dia mengatakan jika pemerintah ingin menerapkan tarif sebesar itu, maka sebaiknya pemerintah daerah memperbaiki, dan menyiapkan terlebih dahulu sejumlah infrastruktur pendukung dalam lokasi TNK.
"Inikan seperti analogi jual beli barang antara produsen dan konsumen, semakin barang itu berkualitas dan bagus maka harga tidak akan menjadi soal bagi konsumen," katanya.
Baca juga: Kenaikan tarif TNK tidak disukai pasar
Baca juga: Tiket masuk ke TNK direncanakan 500 dolar/orang
"Jika fasilitas, infrastruktur, manajemen, dan SDM di TNK sudah bagus, tentu akan memberikan daya tarik berbeda bagi pengunjung," tambah James Adam.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur Marius Jelamu mengatakan pemerintah berencana menerapkan tiket masuk ke kawasan TNK sebesar 500 dolar AS bagi setiap pengunjung, serta 50.000 dolar AS bagi kapal yang berlabuh di wilayah perairan TNK.
Menurut Marius, sesuai dengan kebijakan Gubernur NTT yang menempatkan sektor pariwisata sebagai penggerak pembangunan ekonomi NTT, maka salah satu langkah yang ditempuh yakni dengan menaikkan tarif kunjungan ke TNK.
Baca juga: Kenaikan tarif TNK untuk menjaga kelestarian Komodo
Baca juga: Pengelolaan TNK merupakan wewenangnya pemerintah pusat