Kupang, NTT (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat sebanyak 139 desa di NTT siap menyalurkan anggaran dana desa tahun 2023.
"Ada 139 desa yang sudah berproses atau sudah siap untuk dapat disalurkan dana desanya di 2023 ini," kata Kepala Kantor DJPb Kemenkeu NTT Catur Ariyanto Widodo dalam konferensi pers kinerja APBN di NTT di Kupang, NTT, Kamis, (26/1/2023).
Ia menyebutkan desa tersebut tersebar di delapan kabupaten yaitu 3 desa di Flores Timur, 4 desa di Manggarai, 13 desa di Sumba Barat, 11 desa di Lembata, 40 desa di Rote Ndao, 4 desa di Manggarai Barat, 59 desa reguler dan 1 desa mandiri di Nagekeo, serta 5 desa di Sumba Tengah.
Desa-desa tersebut, kata dia, sudah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran dana desa dan tinggal menunggu proses verifikasi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Catur mengatakan semakin banyaknya desa yang siap menyalurkan anggaran dana desa di NTT pada 2023 ini menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan penyaluran pada 2022 yang pada umumnya paling cepat berlangsung di April.
Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya terus mendorong pengelolaan dana desa secara profesional di NTT melalui program percontohan yaitu Program Satu Kabupaten Lima Desa (Sukalisa).
Melalui program ini, desa-desa di NTT didorong menjadi yang tercepat dalam penyaluran dana desa setiap awal tahun.
Desa-desa yang menjadi percontohan, dipantau dan didampingi oleh Kanwil DJPb NTT, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan pemerintah daerah.
Pemantauan dilakukan mulai dari penyelesaian laporan penggunaan dana desa, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan pemenuhan persyaratan dokumen penyaluran dana desa.
"Ada petugas dari unit kerja Kemenkeu di daerah yang akan mendampingi langsung kepala desa dan jajarannya di lapangan," katanya.
Catur berharap melalui upaya tersebut, ke depan, semua desa di NTT bisa siap menyalurkan dana desa mulai bulan pertama di awal tahun sehingga dana dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan berbagai sektor pembangunan di desa.
Baca juga: Kemenkeu catat pendapatan negara di NTT 2022 mencapai Rp3,58 triliun
Baca juga: Kemenkeu: 63.218 pelaku UMKM NTT dibebaskan dari pajak selama 2022
"Ada 139 desa yang sudah berproses atau sudah siap untuk dapat disalurkan dana desanya di 2023 ini," kata Kepala Kantor DJPb Kemenkeu NTT Catur Ariyanto Widodo dalam konferensi pers kinerja APBN di NTT di Kupang, NTT, Kamis, (26/1/2023).
Ia menyebutkan desa tersebut tersebar di delapan kabupaten yaitu 3 desa di Flores Timur, 4 desa di Manggarai, 13 desa di Sumba Barat, 11 desa di Lembata, 40 desa di Rote Ndao, 4 desa di Manggarai Barat, 59 desa reguler dan 1 desa mandiri di Nagekeo, serta 5 desa di Sumba Tengah.
Desa-desa tersebut, kata dia, sudah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran dana desa dan tinggal menunggu proses verifikasi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Catur mengatakan semakin banyaknya desa yang siap menyalurkan anggaran dana desa di NTT pada 2023 ini menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan penyaluran pada 2022 yang pada umumnya paling cepat berlangsung di April.
Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya terus mendorong pengelolaan dana desa secara profesional di NTT melalui program percontohan yaitu Program Satu Kabupaten Lima Desa (Sukalisa).
Melalui program ini, desa-desa di NTT didorong menjadi yang tercepat dalam penyaluran dana desa setiap awal tahun.
Desa-desa yang menjadi percontohan, dipantau dan didampingi oleh Kanwil DJPb NTT, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan pemerintah daerah.
Pemantauan dilakukan mulai dari penyelesaian laporan penggunaan dana desa, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan pemenuhan persyaratan dokumen penyaluran dana desa.
"Ada petugas dari unit kerja Kemenkeu di daerah yang akan mendampingi langsung kepala desa dan jajarannya di lapangan," katanya.
Catur berharap melalui upaya tersebut, ke depan, semua desa di NTT bisa siap menyalurkan dana desa mulai bulan pertama di awal tahun sehingga dana dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan berbagai sektor pembangunan di desa.
Baca juga: Kemenkeu catat pendapatan negara di NTT 2022 mencapai Rp3,58 triliun
Baca juga: Kemenkeu: 63.218 pelaku UMKM NTT dibebaskan dari pajak selama 2022