Kupang (ANTARA) - Pemerintah Kota Kupang bersama Yayasan Plan Indonesia mengampanyekan air dan sanitasi yang berbasis iklim dalam rangka mendukung dan melindungi disabilitas serta kelompok rentan lainnya di NTT yang paling terdampak oleh krisis iklim.
“Dalam menghadapi krisis iklim, perencanaan pembangunan sarana air, sanitasi, dan kebersihan harus mempertimbangkan inklusivitas dan ketangguhan masyarakat,” kata Manajer Area Program Plan Indonesia Samuel Apsalon Niap di Kupang, Selasa, (28/3/2023).
Dia mengatakan pembangunan sarana air, sanitasi dan kebersihan sangat penting agar layanan air bersih, sanitasi, dan kebersihan/higienitas (WASH) dapat diakses secara berkelanjutan dan menjangkau semua pihak.
Maka, lanjut dia, pembangunan akses air dan sanitasi yang aman merupakan langkah lanjutan yang tepat.
Dia menjelaskan bahwa kampanye air dan sanitasi berbasis iklim sebelumnya sudah dilakukan guna mendukung Pemerintah Kabupaten Manggarai pada tahun 2018, dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui program tersebut.
Setelah mengantarkan Kabupaten Manggarai mencapai 100 persen bebas buang air besar sembarangan, kini program water for women masuk ke Kota Kupang dengan target pembentukan STBM-GESI yang berketahanan iklim.
“Implementasi program ini dimulai dengan mendorong akselerasi pencapaian pilar 2 STBM di Kota Kupang, yaitu 100 persen fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).
Dia menambahkan kelompok rentan, termasuk lansia dan penyandang disabilitas di NTT menjadi yang paling terdampak krisis iklim. Efek krisis, seperti hujan lebat maupun kekeringan yang berkepanjangan, dapat menghambat kehidupan kelompok, termasuk dalam mengakses toilet, air bersih, maupun sanitasi yang aman.
Oleh karena itu, Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) bersama Pemerintah Kota Kupang dan Pemerintah Kabupaten Manggarai meluncurkan kampanye kolaboratif bertajuk “STBM-GESI yang Berketahanan Iklim” di Kota Kupang,
Penjabat Wali kota Kupang George Melkianus Hadjoh menyatakan bahwa meski Kota Kupang baru saja mendeklarasikan Pilar 1 STBM 100 persen bebas dari buang air besar sembarangan, Pemerintah Kota Kupang siap untuk berkomitmen mendorong pembangunan STBM-GESI yang berketahanan iklim.
“Capaian yang diinginkan dari STBM-GESI adalah peningkatan pembangunan akses sanitasi yang dapat menjamin partisipasi semua kelompok, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, guna menjamin hak asasi manusia,” ujar George.
Ia mengatakan Pemerintah Kota Kupang berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan akademisi, termasuk Plan Indonesia untuk mengedukasi masyarakat melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga untuk memitigasi dampak krisis iklim.
Sementara itu, Perwakilan Ketua Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) Provinsi NTT yang juga Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Provinsi NTT Taurussanty Padang menyampaikan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi, yaitu sistem dan proporsi penganggaran pemerintah.
“Selain dukungan kebijakan dan anggaran, serangkaian strategi implementasi perlu diperhatikan guna menata arah kebijakan yang mampu menjembatani semua kepentingan, termasuk memperhatikan aspek-aspek GESI3, seperti terjaminnya keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian bagi perempuan, anak, dan orang dengan disabilitas,” kata Taurussanty.
Baca juga: 60 pelari galang dana bantu bangun fasilitas air bersih di NTT
“Dalam menghadapi krisis iklim, perencanaan pembangunan sarana air, sanitasi, dan kebersihan harus mempertimbangkan inklusivitas dan ketangguhan masyarakat,” kata Manajer Area Program Plan Indonesia Samuel Apsalon Niap di Kupang, Selasa, (28/3/2023).
Dia mengatakan pembangunan sarana air, sanitasi dan kebersihan sangat penting agar layanan air bersih, sanitasi, dan kebersihan/higienitas (WASH) dapat diakses secara berkelanjutan dan menjangkau semua pihak.
Maka, lanjut dia, pembangunan akses air dan sanitasi yang aman merupakan langkah lanjutan yang tepat.
Dia menjelaskan bahwa kampanye air dan sanitasi berbasis iklim sebelumnya sudah dilakukan guna mendukung Pemerintah Kabupaten Manggarai pada tahun 2018, dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui program tersebut.
Setelah mengantarkan Kabupaten Manggarai mencapai 100 persen bebas buang air besar sembarangan, kini program water for women masuk ke Kota Kupang dengan target pembentukan STBM-GESI yang berketahanan iklim.
“Implementasi program ini dimulai dengan mendorong akselerasi pencapaian pilar 2 STBM di Kota Kupang, yaitu 100 persen fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).
Dia menambahkan kelompok rentan, termasuk lansia dan penyandang disabilitas di NTT menjadi yang paling terdampak krisis iklim. Efek krisis, seperti hujan lebat maupun kekeringan yang berkepanjangan, dapat menghambat kehidupan kelompok, termasuk dalam mengakses toilet, air bersih, maupun sanitasi yang aman.
Oleh karena itu, Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) bersama Pemerintah Kota Kupang dan Pemerintah Kabupaten Manggarai meluncurkan kampanye kolaboratif bertajuk “STBM-GESI yang Berketahanan Iklim” di Kota Kupang,
Penjabat Wali kota Kupang George Melkianus Hadjoh menyatakan bahwa meski Kota Kupang baru saja mendeklarasikan Pilar 1 STBM 100 persen bebas dari buang air besar sembarangan, Pemerintah Kota Kupang siap untuk berkomitmen mendorong pembangunan STBM-GESI yang berketahanan iklim.
“Capaian yang diinginkan dari STBM-GESI adalah peningkatan pembangunan akses sanitasi yang dapat menjamin partisipasi semua kelompok, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, guna menjamin hak asasi manusia,” ujar George.
Ia mengatakan Pemerintah Kota Kupang berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan akademisi, termasuk Plan Indonesia untuk mengedukasi masyarakat melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga untuk memitigasi dampak krisis iklim.
Sementara itu, Perwakilan Ketua Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) Provinsi NTT yang juga Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Provinsi NTT Taurussanty Padang menyampaikan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi, yaitu sistem dan proporsi penganggaran pemerintah.
“Selain dukungan kebijakan dan anggaran, serangkaian strategi implementasi perlu diperhatikan guna menata arah kebijakan yang mampu menjembatani semua kepentingan, termasuk memperhatikan aspek-aspek GESI3, seperti terjaminnya keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian bagi perempuan, anak, dan orang dengan disabilitas,” kata Taurussanty.
Baca juga: 60 pelari galang dana bantu bangun fasilitas air bersih di NTT