Labuan Bajo (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur telah melakukan penyaluran air bersih pada desa-desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kekeringan dan kelangkaan air bersih akibat musim kemarau saat ini.
"Kami distribusi air ke masyarakat, ada lima tangki milik BPBD, lalu dari mitra swasta BPBD 666 tangki untuk penyediaan air bersih di Kecamatan Hawu Mehara dan Sabu Liae, masing-masing kecamatan dapat 333 tangki," kata Kepala Pelaksana BPBD Sabu Raijua Javid Ndu Ufi dari Sabu Raijua, Kamis, (7/9/2023).
Kabupaten Sabu Raijua telah ditetapkan berstatus siaga darurat bencana kekeringan mulai bulan Juli 2023 hingga Desember 2023 sebagaimana surat penetapan status yang dikeluarkan oleh Bupati Sabu Raijua.
BMKG juga mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis berupa curah hujan yang sangat rendah pada lima kecamatan di Sabu Raijua dengan status "Awas" atau hari tanpa hujan lebih dari 61 hari.
Kelima kecamatan itu yakni Hawu Mehara, Raijua, Sabu Liae, Sabu Tengah, dan Sabu Timur.
Dengan kondisi kekeringan yang terjadi itu, BPBD melakukan berbagai upaya siaga untuk meminimalisasi dampak dari bencana.
Upaya penyaluran air bersih dilakukan bersama pihak-pihak terkait.
Selain itu BPBD Sabu Raijua juga memberikan imbauan agar masyarakat hemat memanfaatkan air bersih yang telah disalurkan dan digunakan sesuai kebutuhan.
BPBD Sabu Raijua pun mengimbau kepala desa dan lurah untuk segera bersurat ke bupati terkait permohonan air bersih sesuai kondisi kekeringan di wilayah masing-masing dengan jumlah warga terdampak sehingga ada layanan air bersih dari permohonan tersebut.
"Ini 666 tengki untuk dua kecamatan atau 22 desa itu yang sudah tersedia, sedangkan empat kecamatan belum tersedia, namun akan dimasukkan dalam perubahan anggaran 2023," katanya menjelaskan.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT Ambrosius Kodo mengatakan terus memantau perkembangan laporan dari setiap daerah.
Baca juga: Empat kecamatan di Sumba Barat alami kekurangan air bersih
Ia menjelaskan BPBD Provinsi NTT telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi dampak dari kekeringan. BPBD di setiap kabupaten juga melakukan hal serupa dan memantau laporan yang masuk untuk mengambil langkah strategis secepatnya.
Baca juga: BMKG sebut 42 kecamatan di NTT berstatus awas hujan sangat rendah
"Kita terus memantau teristimewa dampak langsung terhadap kesulitan akses air bersih," ucapnya.*
"Kami distribusi air ke masyarakat, ada lima tangki milik BPBD, lalu dari mitra swasta BPBD 666 tangki untuk penyediaan air bersih di Kecamatan Hawu Mehara dan Sabu Liae, masing-masing kecamatan dapat 333 tangki," kata Kepala Pelaksana BPBD Sabu Raijua Javid Ndu Ufi dari Sabu Raijua, Kamis, (7/9/2023).
Kabupaten Sabu Raijua telah ditetapkan berstatus siaga darurat bencana kekeringan mulai bulan Juli 2023 hingga Desember 2023 sebagaimana surat penetapan status yang dikeluarkan oleh Bupati Sabu Raijua.
BMKG juga mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis berupa curah hujan yang sangat rendah pada lima kecamatan di Sabu Raijua dengan status "Awas" atau hari tanpa hujan lebih dari 61 hari.
Kelima kecamatan itu yakni Hawu Mehara, Raijua, Sabu Liae, Sabu Tengah, dan Sabu Timur.
Dengan kondisi kekeringan yang terjadi itu, BPBD melakukan berbagai upaya siaga untuk meminimalisasi dampak dari bencana.
Upaya penyaluran air bersih dilakukan bersama pihak-pihak terkait.
Selain itu BPBD Sabu Raijua juga memberikan imbauan agar masyarakat hemat memanfaatkan air bersih yang telah disalurkan dan digunakan sesuai kebutuhan.
BPBD Sabu Raijua pun mengimbau kepala desa dan lurah untuk segera bersurat ke bupati terkait permohonan air bersih sesuai kondisi kekeringan di wilayah masing-masing dengan jumlah warga terdampak sehingga ada layanan air bersih dari permohonan tersebut.
"Ini 666 tengki untuk dua kecamatan atau 22 desa itu yang sudah tersedia, sedangkan empat kecamatan belum tersedia, namun akan dimasukkan dalam perubahan anggaran 2023," katanya menjelaskan.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT Ambrosius Kodo mengatakan terus memantau perkembangan laporan dari setiap daerah.
Baca juga: Empat kecamatan di Sumba Barat alami kekurangan air bersih
Ia menjelaskan BPBD Provinsi NTT telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi dampak dari kekeringan. BPBD di setiap kabupaten juga melakukan hal serupa dan memantau laporan yang masuk untuk mengambil langkah strategis secepatnya.
Baca juga: BMKG sebut 42 kecamatan di NTT berstatus awas hujan sangat rendah
"Kita terus memantau teristimewa dampak langsung terhadap kesulitan akses air bersih," ucapnya.*