Kupang (ANTARA News NTT) - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan Nusa Tenggara Timur (NTT) harus memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) berstandar internasional untuk mempersiapkan tenaga kerja secara baik sebelum dikirim ke luar negeri.
"Daerah-daerah yang memiliki persediaan tenaga kerja seperti di NTT harus memiliki BLK berstandar internasional supaya pekerja migran kita diminati," katanya kepada wartawan di Kupang, Kamis (24/1).
Fahri bersama Tim Pengawasan Pekerja Migran Indonesia berada di Kupang untuk menggelar pertemuan bersama Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan jajarannya untuk membahas kondisi pekerja migran di daerah setempat.
Menurut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Pemerintah Pusat perlu memberikan dukungan dana untuk pembangunan BLK kepada daerah-daerah yang menjadi kantong tenaga kerja seperti NTT.
Ia mengatakan, di beberapa negara yang dikunjunginya, mereka secara khusus menyebutkan ingin mempekerjakan orang-orang dari NTT karena aspek dedikasi, kesetiaan dan lain sebagainya.
"Karena itu BLK-nya harus disiapkan pemerintah supaya faktor keahlian, penyesuaian diri dan sebagainya betul-betul berstandar internasional," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya akan mendorong pembangunan BLK internasional tersebut, dan ia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada perwakilan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Bahkan saya mengusulkan ada proposal dari Pemerintah NTT untuk BLK agar masuk di APBNP 2019. Saya sudah minta dicatat dan nanti teman-teman dari Badan Anggaran juga memantau untuk itu," katanya.
Baca juga: NTT targetkan miliki 30 BLK
Baca juga: Ombudsman: PPTKI harus bekerja sama dengan BLK-LN
NTT harus miliki BLK internasional
Kamis, 24 Januari 2019 16:59 WIB
Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah. (ANTARA Foto/ist)
Pewarta : Aloysius Lewokeda
Editor : Laurensius Molan
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Pakar: Putusan MK merupakan pemandu konstitusional untuk amandemen UU Polri
15 November 2025 11:50 WIB
Kementerian PKP lakukan revisi efisiensi hingga pagu anggaran jadi Rp3,462 T
12 February 2025 16:56 WIB, 2025
Terpopuler - Politik & Hukum
Lihat Juga
Gubernur NTT menegaskan proses hukum pihak memanipulasi data warga miskin
13 February 2026 18:36 WIB
BNPT: 230 orang ditangkap dalam 2 tahun terakhir karena danai kelompok teroris
13 February 2026 13:09 WIB