Jakarta (ANTARA) - Tahun 2023 menjadi warsa yang penting dalam proses peralihan sektor transportasi Indonesia dari kendaraan berbasis fosil menuju kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dengan terbitnya kebijakan pemberian bantuan dan insentif pajak untuk pembelian kendaraan listrik baru maupun konversi.
Pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pembelian KBLBB sebesar Rp7 juta per unit untuk pembelian 200.000 unit sepeda motor listrik baru dan Rp7 juta per unit untuk konversi 50.000 unit sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik yang berlaku mulai 20 Maret 2023.
Untuk kendaraan listrik roda empat dan bus, insentif yang diberikan berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang berlaku April-Desember 2023. Mobil listrik dan bus listrik dengan nilai TKDN minimal 40 persen akan diberikan insentif PPN sebesar 10 persen. Adapun untuk mobil listrik dan untuk bus listrik dengan TKDN 20-40 persen diberikan insentif PPN sebesar 5 persen.
Insentif tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK PPN DTP Kendaraan Listrik).
Pemberian insentif diharapkan jadi "gula-gula" yang akan menarik minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan elektrifikasi.
Namun, harapan tidak seindah ekspektasi. Penyaluran bantuan pembelian sepeda motor listrik tercatat sangat rendah sepanjang Maret-Agustus 2023. Bahkan per awal Juni 2023, atau 4 bulan setelah program bantuan diluncurkan, realisasi pembelian sepeda motor listrik baru terserap 637 unit dengan status 4 unit yang sudah tersalurkan.
Penyaluran yang rendah disinyalir terjadi karena syarat penerima bantuan subsidi kendaraan listrik roda dua yang sangat ketat, yakni dibatasi hanya untuk pelaku UMKM, penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), penerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), serta pelanggan listrik golongan 450 watt sampai 900 watt.
Lewat Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin No. 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Roda Dua, pemerintah pun memperluas cakupan penerima bantuan subsidi kendaraan listrik.
Dengan terbitnya aturan tersebut, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan program bantuan untuk pembelian satu unit motor listrik dengan syarat satu NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau KTP.
Dukung dekarbonisasi
Pemberian subsidi dan insentif merupakan cara pemerintah dalam mendukung pengembangan ekosistem industri KBLBB lantaran akan mendorong adopsi massal penggunaan kendaraan listrik.
Ekosistem kendaraan listrik sendiri merupakan sektor strategis yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan keberlanjutan, mempercepat inovasi dan mempercepat dekarbonisasi di Indonesia.
Bantuan insentif juga dinilai meningkatkan daya saing Indonesia untuk menggaet investasi di sektor kendaraan listrik. Dengan masuknya investasi dan produsen sektor tersebut ke dalam negeri, maka ekosistem kendaraan listrik akan semakin berkembang dan harganya bisa lebih kompetitif sehingga lebih terjangkau bagi publik.
Manfaat paling krusial dari transformasi dan elektrifikasi sektor transportasi, tentunya adalah pengurangan dampak negatif emisi gas rumah kaca untuk mendukung pemenuhan komitmen emisi nol karbon (net zero emission) dan memberikan kualitas lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Sektor transportasi sendiri merupakan salah satu sumber utama penghasil emisi karbon di Indonesia. Tercatat emisi karbon Indonesia pada tahun 2020 mencapai 280 juta ton CO2e. Angka tersebut bisa membengkak menjadi 860 juta ton CO2e per tahun pada 2060 mendatang sehingga elektrifikasi kendaraan harus dilakukan.
Pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia juga dilakukan bukan sekadar ikut tren global. Peluang pengembangan kendaraan listrik ada di genggaman Indonesia yang punya nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik.
Sebagai salah negara yang memiliki cadangan nikel besar yaitu 21 juta ton atau 30 persen dari cadangan dunia, Indonesia berpotensi menjadi pemain strategis dalam industri baterai lithium di dunia.
Indonesia berkomitmen untuk membangun ekosistem baterai dan kendaraan listrik di tanah air mulai dari hulu ke hilir mulai dari tambang, pemurnian, pengolahan, produksi baterai dan kendaraan listrik, hingga daur ulang baterainya.
Pada 2030 mendatang, industri otomotif di dalam negeri ditargetkan dapat memproduksi 9 juta unit sepeda motor listrik roda dua dan tiga serta 600 ribu unit mobil dan bus listrik.
Target tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebesar 21,65 juta barel atau setara pengurangan emisi CO2 sebanyak 7,9 juta ton secara total.
Tancap gas pada 2024
Meski guyuran bantuan dan insentif telah diberikan, program bantuan dan insentif kendaraan listrik tampaknya belum membuat masyarakat langsung berbondong beralih.
Berdasarkan laman Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua atau SISAPIRa per Kamis (14/12) pukul 20.50 WIB, sudah ada 8.683 unit motor listrik yang telah tersalurkan. Sementara itu, ada 6.235 pengajuan dalam proses pendaftaran dan ada 2.907 pengajuan yang terverifikasi. Walhasil, masih ada sisa 182.175 unit sisa kuota penyaluran bantuan pembelian motor listrik untuk tahun 2023.
Sementara itu, Kementerian ESDM mencatat baru 112 unit motor mendapat bantuan pada program konversi motor BBM ke motor listrik dari 5.399 permohonan yang masuk per 16 Agustus 2023. Padahal ditargetkan ada 50.000 motor konversi berbasis listrik yang seharusnya mengaspal di jalanan pada 2023.
Untuk mobil listrik, meski tidak ada data rinci soal capaian penyaluran insentif, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) pada Januari-Oktober 2023 mencapai 11.896 unit. Jumlah tersebut naik cukup signifikan dibandingkan total penjualan sepanjang 2022 yang mencapai 10.327 unit.
Kendati trennya meningkat, realisasi penyaluran kendaraan listrik saat ini masih jauh dari target.
Guna bisa terus menggenjot adopsi kendaraan listrik, akhirnya pada awal Desember ini, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.
Perpres tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pemerintah menilai perlunya menambah ruang lingkup kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, penyesuaian penggunaan tingkat komponen dalam negeri dan penguatan dukungan oleh Pemerintah Pusat dan daerah.
Selain mengatur pemberian insentif untuk importasi KBLBB dalam keadaan utuh (completely build-up/CBU), Perpres itu juga mengatur insentif fiskal serta bantuan pembelian dan bantuan konversi untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai beroda dua oleh pemerintah selama jangka waktu tertentu.
Tidak hanya itu, beleid tersebut juga mengatur Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi kendaraan listrik roda dua dan/atau roda tiga serta roda empat.
Pemerintah juga menyampaikan akan menambahkan besaran bantuan konversi motor listrik dari yang tadinya sebesar Rp7 juta per unit menjadi Rp10 juta per unit.
Baca juga: Artikel - Memacu penggunaan kendaraan listrik hadapi krisis iklim
Di sisi lain, Kementerian Perindustrian juga meminta produsen untuk lebih gencar melakukan sosialisasi dan promosi kendaraan listrik yang mereka produksi kepada masyarakat.
Pemerintah memastikan untuk terus mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di tanah air, termasuk menyiapkan fasilitas pendukung seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), hingga standardisasi baterai swap kendaraan listrik.
Baca juga: Jalan di IKN bisa isi ulang daya kendaraan listrik
Kucuran insentif, bantuan, serta dukungan yang diberikan Pemerintah diharapkan mampu mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air. Elektrifikasi kendaraan tidak terelakkan sejalan dengan tren global, yang kini menuntut semua pihak untuk bisa menjaga Bumi agar lebih hijau.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Memacu adopsi kendaraan listrik demi Bumi yang lebih hijau
Pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pembelian KBLBB sebesar Rp7 juta per unit untuk pembelian 200.000 unit sepeda motor listrik baru dan Rp7 juta per unit untuk konversi 50.000 unit sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik yang berlaku mulai 20 Maret 2023.
Untuk kendaraan listrik roda empat dan bus, insentif yang diberikan berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang berlaku April-Desember 2023. Mobil listrik dan bus listrik dengan nilai TKDN minimal 40 persen akan diberikan insentif PPN sebesar 10 persen. Adapun untuk mobil listrik dan untuk bus listrik dengan TKDN 20-40 persen diberikan insentif PPN sebesar 5 persen.
Insentif tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK PPN DTP Kendaraan Listrik).
Pemberian insentif diharapkan jadi "gula-gula" yang akan menarik minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan elektrifikasi.
Namun, harapan tidak seindah ekspektasi. Penyaluran bantuan pembelian sepeda motor listrik tercatat sangat rendah sepanjang Maret-Agustus 2023. Bahkan per awal Juni 2023, atau 4 bulan setelah program bantuan diluncurkan, realisasi pembelian sepeda motor listrik baru terserap 637 unit dengan status 4 unit yang sudah tersalurkan.
Penyaluran yang rendah disinyalir terjadi karena syarat penerima bantuan subsidi kendaraan listrik roda dua yang sangat ketat, yakni dibatasi hanya untuk pelaku UMKM, penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), penerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), serta pelanggan listrik golongan 450 watt sampai 900 watt.
Lewat Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin No. 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Roda Dua, pemerintah pun memperluas cakupan penerima bantuan subsidi kendaraan listrik.
Dengan terbitnya aturan tersebut, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan program bantuan untuk pembelian satu unit motor listrik dengan syarat satu NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau KTP.
Dukung dekarbonisasi
Pemberian subsidi dan insentif merupakan cara pemerintah dalam mendukung pengembangan ekosistem industri KBLBB lantaran akan mendorong adopsi massal penggunaan kendaraan listrik.
Ekosistem kendaraan listrik sendiri merupakan sektor strategis yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan keberlanjutan, mempercepat inovasi dan mempercepat dekarbonisasi di Indonesia.
Bantuan insentif juga dinilai meningkatkan daya saing Indonesia untuk menggaet investasi di sektor kendaraan listrik. Dengan masuknya investasi dan produsen sektor tersebut ke dalam negeri, maka ekosistem kendaraan listrik akan semakin berkembang dan harganya bisa lebih kompetitif sehingga lebih terjangkau bagi publik.
Manfaat paling krusial dari transformasi dan elektrifikasi sektor transportasi, tentunya adalah pengurangan dampak negatif emisi gas rumah kaca untuk mendukung pemenuhan komitmen emisi nol karbon (net zero emission) dan memberikan kualitas lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Sektor transportasi sendiri merupakan salah satu sumber utama penghasil emisi karbon di Indonesia. Tercatat emisi karbon Indonesia pada tahun 2020 mencapai 280 juta ton CO2e. Angka tersebut bisa membengkak menjadi 860 juta ton CO2e per tahun pada 2060 mendatang sehingga elektrifikasi kendaraan harus dilakukan.
Pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia juga dilakukan bukan sekadar ikut tren global. Peluang pengembangan kendaraan listrik ada di genggaman Indonesia yang punya nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik.
Sebagai salah negara yang memiliki cadangan nikel besar yaitu 21 juta ton atau 30 persen dari cadangan dunia, Indonesia berpotensi menjadi pemain strategis dalam industri baterai lithium di dunia.
Indonesia berkomitmen untuk membangun ekosistem baterai dan kendaraan listrik di tanah air mulai dari hulu ke hilir mulai dari tambang, pemurnian, pengolahan, produksi baterai dan kendaraan listrik, hingga daur ulang baterainya.
Pada 2030 mendatang, industri otomotif di dalam negeri ditargetkan dapat memproduksi 9 juta unit sepeda motor listrik roda dua dan tiga serta 600 ribu unit mobil dan bus listrik.
Target tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebesar 21,65 juta barel atau setara pengurangan emisi CO2 sebanyak 7,9 juta ton secara total.
Tancap gas pada 2024
Meski guyuran bantuan dan insentif telah diberikan, program bantuan dan insentif kendaraan listrik tampaknya belum membuat masyarakat langsung berbondong beralih.
Berdasarkan laman Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua atau SISAPIRa per Kamis (14/12) pukul 20.50 WIB, sudah ada 8.683 unit motor listrik yang telah tersalurkan. Sementara itu, ada 6.235 pengajuan dalam proses pendaftaran dan ada 2.907 pengajuan yang terverifikasi. Walhasil, masih ada sisa 182.175 unit sisa kuota penyaluran bantuan pembelian motor listrik untuk tahun 2023.
Sementara itu, Kementerian ESDM mencatat baru 112 unit motor mendapat bantuan pada program konversi motor BBM ke motor listrik dari 5.399 permohonan yang masuk per 16 Agustus 2023. Padahal ditargetkan ada 50.000 motor konversi berbasis listrik yang seharusnya mengaspal di jalanan pada 2023.
Untuk mobil listrik, meski tidak ada data rinci soal capaian penyaluran insentif, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) pada Januari-Oktober 2023 mencapai 11.896 unit. Jumlah tersebut naik cukup signifikan dibandingkan total penjualan sepanjang 2022 yang mencapai 10.327 unit.
Kendati trennya meningkat, realisasi penyaluran kendaraan listrik saat ini masih jauh dari target.
Guna bisa terus menggenjot adopsi kendaraan listrik, akhirnya pada awal Desember ini, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.
Perpres tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pemerintah menilai perlunya menambah ruang lingkup kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, penyesuaian penggunaan tingkat komponen dalam negeri dan penguatan dukungan oleh Pemerintah Pusat dan daerah.
Selain mengatur pemberian insentif untuk importasi KBLBB dalam keadaan utuh (completely build-up/CBU), Perpres itu juga mengatur insentif fiskal serta bantuan pembelian dan bantuan konversi untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai beroda dua oleh pemerintah selama jangka waktu tertentu.
Tidak hanya itu, beleid tersebut juga mengatur Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi kendaraan listrik roda dua dan/atau roda tiga serta roda empat.
Pemerintah juga menyampaikan akan menambahkan besaran bantuan konversi motor listrik dari yang tadinya sebesar Rp7 juta per unit menjadi Rp10 juta per unit.
Baca juga: Artikel - Memacu penggunaan kendaraan listrik hadapi krisis iklim
Di sisi lain, Kementerian Perindustrian juga meminta produsen untuk lebih gencar melakukan sosialisasi dan promosi kendaraan listrik yang mereka produksi kepada masyarakat.
Pemerintah memastikan untuk terus mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di tanah air, termasuk menyiapkan fasilitas pendukung seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), hingga standardisasi baterai swap kendaraan listrik.
Baca juga: Jalan di IKN bisa isi ulang daya kendaraan listrik
Kucuran insentif, bantuan, serta dukungan yang diberikan Pemerintah diharapkan mampu mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air. Elektrifikasi kendaraan tidak terelakkan sejalan dengan tren global, yang kini menuntut semua pihak untuk bisa menjaga Bumi agar lebih hijau.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Memacu adopsi kendaraan listrik demi Bumi yang lebih hijau