Lewoleba (ANTARA) - Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan apresiasi atas upaya dari Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dan PT Pertamina (Persero) untuk mengatasi permasalahan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dijual bebas oleh pengecer dengan harga tinggi.
"Terima kasih atas tindak lanjutnya, intinya BBM bersubsidi tidak untuk diperjualbelikan," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton ketika dihubungi dari Lewoleba, ibu kota Kabupaten Lembata, Selasa, (4/6/2024).
Ia menyampaikan terjadi antrean panjang pada dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sabu Raijua sehingga warga terpaksa membeli BBM jenis Pertalite pada pengecer dengan harga Rp30 ribu hingga Rp35 ribu per botol air mineral ukuran 1,5 liter.
Selain itu warga melaporkan pembelian Pertalite oleh mobil pikap tidak menggunakan barcode sehingga mobil yang sama bisa bolak-balik ke SPBU untuk mengisi pertalite berkali-kali lalu dijual kembali.
Menurut Darius, BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite tidak boleh diperjualbelikan apalagi dijual bebas di pinggir jalan. Jika harga yang dipatok terlalu tinggi, tentu saja bisa menimbulkan kenaikan harga barang lain.
Ombudsman NTT telah berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) Cabang Kupang terkait hal tersebut, serta mendorong Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua agar menertibkan jual beli BBM bersubsidi tersebut.
Hal itu langsung mendapatkan respon baik lewat rapat koordinasi pengoptimalan penyaluran dan pemanfaatan Jenis BBM Tertentu di Sabu Raijua.
Dalam rapat koordinasi itu, ada beberapa hasil yang diapresiasi oleh Ombudsman NTT untuk mengatasi permasalahan BBM bersubsidi tersebut.
Darius mengatakan jam operasional SPBU dibuka hingga Sabtu dan Minggu untuk mengurai antrean panjang saat ini. Selanjutnya para pemangku kepentingan terkait akan melakukan penindakan terhadap pengecer. Salah satu langkah baik lainnya yakni percepatan proyek pembangunan SPBU atau penyalur baru.
Menurutnya hal ini tentu menjadi bukti sinergisitas yang baik untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.
Baca juga: Pertamina sebar Bright Gas pada 25 toko ritel Kota Kupang
Ia pun berharap kerja sama antar semua pihak untuk menjaga ketersediaan stok sesuai kuota di seluruh SPBU dan memastikan tidak ada yang bermain-main untuk menimbun BBM yang tentunya akan merugikan warga.
Baca juga: Pertamina Jatimbalinus selidiki kendaraan pribadi bawa BBM subsidi
Baca juga: Pertamina uji cobakan program Langit Biru di 71 SPBU NTT untuk lingkungan lebih baik
"Semoga BBM satu harga tidak sekadar jargon saja bagi warga Sabu Raijua," katanya berharap.
"Terima kasih atas tindak lanjutnya, intinya BBM bersubsidi tidak untuk diperjualbelikan," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton ketika dihubungi dari Lewoleba, ibu kota Kabupaten Lembata, Selasa, (4/6/2024).
Ia menyampaikan terjadi antrean panjang pada dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sabu Raijua sehingga warga terpaksa membeli BBM jenis Pertalite pada pengecer dengan harga Rp30 ribu hingga Rp35 ribu per botol air mineral ukuran 1,5 liter.
Selain itu warga melaporkan pembelian Pertalite oleh mobil pikap tidak menggunakan barcode sehingga mobil yang sama bisa bolak-balik ke SPBU untuk mengisi pertalite berkali-kali lalu dijual kembali.
Menurut Darius, BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite tidak boleh diperjualbelikan apalagi dijual bebas di pinggir jalan. Jika harga yang dipatok terlalu tinggi, tentu saja bisa menimbulkan kenaikan harga barang lain.
Ombudsman NTT telah berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) Cabang Kupang terkait hal tersebut, serta mendorong Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua agar menertibkan jual beli BBM bersubsidi tersebut.
Hal itu langsung mendapatkan respon baik lewat rapat koordinasi pengoptimalan penyaluran dan pemanfaatan Jenis BBM Tertentu di Sabu Raijua.
Dalam rapat koordinasi itu, ada beberapa hasil yang diapresiasi oleh Ombudsman NTT untuk mengatasi permasalahan BBM bersubsidi tersebut.
Darius mengatakan jam operasional SPBU dibuka hingga Sabtu dan Minggu untuk mengurai antrean panjang saat ini. Selanjutnya para pemangku kepentingan terkait akan melakukan penindakan terhadap pengecer. Salah satu langkah baik lainnya yakni percepatan proyek pembangunan SPBU atau penyalur baru.
Menurutnya hal ini tentu menjadi bukti sinergisitas yang baik untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.
Baca juga: Pertamina sebar Bright Gas pada 25 toko ritel Kota Kupang
Ia pun berharap kerja sama antar semua pihak untuk menjaga ketersediaan stok sesuai kuota di seluruh SPBU dan memastikan tidak ada yang bermain-main untuk menimbun BBM yang tentunya akan merugikan warga.
Baca juga: Pertamina Jatimbalinus selidiki kendaraan pribadi bawa BBM subsidi
Baca juga: Pertamina uji cobakan program Langit Biru di 71 SPBU NTT untuk lingkungan lebih baik
"Semoga BBM satu harga tidak sekadar jargon saja bagi warga Sabu Raijua," katanya berharap.