PKP: Pembangunan rumah bencana Lewotobi libatkan korban
Selasa, 12 November 2024 15:00 WIB
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/sgd/Spt.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan pembangunan rumah dalam penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi, NTT, harus melibatkan warga korban bencana yang akan menjadi calon penghuninya.
"Selain dari hasil pendataan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk warga korban bencana yang akan direlokasi, juga harus ada dialog dengan warga calon penghuninya agar tepat sasaran. Jangan sampai ada kejadian rumah yang sudah dibangun tidak dihuni," kata Ara di Jakarta, Selasa, (12/11).
Hal itu bertujuan untuk memastikan rumah yang telah dibangun akan tepat sasaran dihuni oleh korban bencana.
Ara didampingi Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto di Kantor BNPB, Jakarta.
Agar konstruksi dapat segera terlaksana, Ara meminta agar segera dilakukan pendataan agar ada kepastian titik dan jumlah rumah yang akan dibangun.
"Selain itu, juga segera disiapkan estimasi biaya pembangunan rumahnya beserta isinya. Pastikan juga stok bahan pembangunan rumahnya sudah siap, untuk besok kita laporkan saat rapat bersama Wakil Presiden," ujar Ara.
Sementara itu, Suharyanto mengatakan dari hasil pendataan sementara ada sekitar 2.700 unit rumah yang perlu dibangun untuk warga korban bencana yang akan direlokasi.
Hingga saat ini bersama TNI/Polri dan pemda masih melakukan pendataan jumlah kerusakan yang terjadi di lapangan.
"Sudah ada dua lahan rencana untuk relokasi yakni di Lakangkledang Wilayah Ulayat Desa Nobo Desa Konga (50 hektar) dan Kramak Kobasoma Desa Kobasoma (50 hektar)," ujar Letjen TNI Suharyanto.
Sedangkan, Iwan Suprijanto mengatakan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana saat ini sudah tersedia teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (risha) dan Rumah Sistem Panel Instan (ruspin) yang sudah terbukti cepat dan tangguh.
"Kami sudah mempunyai stok di katalog pengadaan barang dan jasa dan semuanya merupakan UMKM. Kita sudah siapkan rencana pembangunannya, jika semua data sudah selesai divalidasi maka sudah bisa mulai konstruksi pertengahan Desember 2024 dan target selesai pada April 2025," ujar Iwan.
Baca juga: Basarnas: Pengungsi erupsi Lewotobi jadi 12.200 orang
Baca juga: BNPB adds evacuation sites for victims of Mt Lewotobi eruption
"Selain dari hasil pendataan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk warga korban bencana yang akan direlokasi, juga harus ada dialog dengan warga calon penghuninya agar tepat sasaran. Jangan sampai ada kejadian rumah yang sudah dibangun tidak dihuni," kata Ara di Jakarta, Selasa, (12/11).
Hal itu bertujuan untuk memastikan rumah yang telah dibangun akan tepat sasaran dihuni oleh korban bencana.
Ara didampingi Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto di Kantor BNPB, Jakarta.
Agar konstruksi dapat segera terlaksana, Ara meminta agar segera dilakukan pendataan agar ada kepastian titik dan jumlah rumah yang akan dibangun.
"Selain itu, juga segera disiapkan estimasi biaya pembangunan rumahnya beserta isinya. Pastikan juga stok bahan pembangunan rumahnya sudah siap, untuk besok kita laporkan saat rapat bersama Wakil Presiden," ujar Ara.
Sementara itu, Suharyanto mengatakan dari hasil pendataan sementara ada sekitar 2.700 unit rumah yang perlu dibangun untuk warga korban bencana yang akan direlokasi.
Hingga saat ini bersama TNI/Polri dan pemda masih melakukan pendataan jumlah kerusakan yang terjadi di lapangan.
"Sudah ada dua lahan rencana untuk relokasi yakni di Lakangkledang Wilayah Ulayat Desa Nobo Desa Konga (50 hektar) dan Kramak Kobasoma Desa Kobasoma (50 hektar)," ujar Letjen TNI Suharyanto.
Sedangkan, Iwan Suprijanto mengatakan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana saat ini sudah tersedia teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (risha) dan Rumah Sistem Panel Instan (ruspin) yang sudah terbukti cepat dan tangguh.
"Kami sudah mempunyai stok di katalog pengadaan barang dan jasa dan semuanya merupakan UMKM. Kita sudah siapkan rencana pembangunannya, jika semua data sudah selesai divalidasi maka sudah bisa mulai konstruksi pertengahan Desember 2024 dan target selesai pada April 2025," ujar Iwan.
Baca juga: Basarnas: Pengungsi erupsi Lewotobi jadi 12.200 orang
Baca juga: BNPB adds evacuation sites for victims of Mt Lewotobi eruption
Pewarta : Aji Cakti
Editor : Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
RUPSLB BTN mengangkat Sekjen Kementerian PKP Didyk Choiroel jadi komisaris
07 January 2026 17:49 WIB
Kementerian PKP: Penyaluran KUR perumahan mencapai Rp3,5 triliun per 16 Desember 2025
18 December 2025 9:10 WIB
Pemerintah menyiapkan lahan eks BLBI dan aset rampasan untuk bangun rumah rakyat
25 September 2025 10:21 WIB
Kementerian PKP: Kolaborasi BUMN infrastruktur dan pengembang dukung pelaksanaan 3 Juta Rumah
06 August 2025 15:06 WIB