Kupang (ANTARA) - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Sinun Petrus Manuk mengatakan mulai 2020, pihaknya akan memanfaatkan alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah pusat untuk membangun rumah layak huni.
"Kesepakatan kami dalam rapat koordinasi di Kabupaten Rote Ndao bersama 21 kepala dinas PMD se-NTT, mulai 2020 dana desa akan dimanfaatkan untuk bangun rumah layak huni bagi warga yang belum memiliki rumah layak huni," katanya di Kupang, Sabtu (6/4).
Ia mengatakan rumah layak huni yang akan dibangun untuk tiap-tiap desa berjumlah lima unit dari 3.026 jumlah desa yang menyebar di wilayah provinsi kepulauan ini.
"Jadi sudah disepakati bersama akan dibangun di semua desa dan ketika nanti berjalan maka dalam satu tahun akan dibangun lebih dari 15.000 unit rumah," katanya.
Petrus Manuk menjelaskan, biaya pembangunan yang dialokasikan untuk satu unit rumah layak huni yang dimaksud sebesar Rp50 juta.
Ia mengatakan, pembangunan rumah layak huni tersebut bahkan sudah mulai dilakukan di Kabupaten Rote Ndao dalam tahun 2019 ini.
Baca juga: Kelola lah dana desa sesuai aturan
"Di Rote sudah mulai tahun ini bahkan mereka berani menganggarkan satu desa 10 rumah dengan nilai Rp69 juta per rumah," katanya.
Ia menambahkan, dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat untuk NTT terus meningkat setiap tahun sejak awal di tahun 2015 sekitar Rp812 miliar lebih menjadi Rp3,02 triliun lebih untuk tahun 2019.
"Alokasinya naik sangat signifikan karena itu perlu dimanfaatkan sebaik mungkin dengan sasaran utama mengurangi angka kemiskinan di daerah kita," demikian Sinun Petrus Manuk.
Baca juga: 100 desa pemekaran di NTT pasti dapat ADD
Baca juga: Dana desa untuk bangun pariwisata NTT
"Kesepakatan kami dalam rapat koordinasi di Kabupaten Rote Ndao bersama 21 kepala dinas PMD se-NTT, mulai 2020 dana desa akan dimanfaatkan untuk bangun rumah layak huni bagi warga yang belum memiliki rumah layak huni," katanya di Kupang, Sabtu (6/4).
Ia mengatakan rumah layak huni yang akan dibangun untuk tiap-tiap desa berjumlah lima unit dari 3.026 jumlah desa yang menyebar di wilayah provinsi kepulauan ini.
"Jadi sudah disepakati bersama akan dibangun di semua desa dan ketika nanti berjalan maka dalam satu tahun akan dibangun lebih dari 15.000 unit rumah," katanya.
Petrus Manuk menjelaskan, biaya pembangunan yang dialokasikan untuk satu unit rumah layak huni yang dimaksud sebesar Rp50 juta.
Ia mengatakan, pembangunan rumah layak huni tersebut bahkan sudah mulai dilakukan di Kabupaten Rote Ndao dalam tahun 2019 ini.
Baca juga: Kelola lah dana desa sesuai aturan
"Di Rote sudah mulai tahun ini bahkan mereka berani menganggarkan satu desa 10 rumah dengan nilai Rp69 juta per rumah," katanya.
Ia menambahkan, dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat untuk NTT terus meningkat setiap tahun sejak awal di tahun 2015 sekitar Rp812 miliar lebih menjadi Rp3,02 triliun lebih untuk tahun 2019.
"Alokasinya naik sangat signifikan karena itu perlu dimanfaatkan sebaik mungkin dengan sasaran utama mengurangi angka kemiskinan di daerah kita," demikian Sinun Petrus Manuk.
Baca juga: 100 desa pemekaran di NTT pasti dapat ADD
Baca juga: Dana desa untuk bangun pariwisata NTT