Kupang (Antara NTT) - Pemerintah Kota Kupang menetapkan 12 kelurahan sepanjang pesisir laut wilayah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pusat wisata bahari.
"12 kelurahan itu sudah mulai dikembangkan untuk kepentingan wisata yang anggarannya diperoleh dari APBD maupun bantuan pihak ketiga," kata Kepala Dinas Perikanan Kota Kupang Otniel Pello di Kupang, Kamis.
Dia menyebut 12 kelurahan itu masing-masing memiliki keunikan dan potensinya sehingga pengembangannya akan mengikuti kondisi yang dimiliki oleh masing-masing kelurahan itu.
Otniel menyebut 12 kelurahan itu adalah Lasiana, Oesapa Timur, Oesapa, Oesapa Barat, Pasir Panjang, Kelapa Lima, Namosain, Tode Kisar, Oeba, Kelurahan La Lais Besi Koepan (LLBK) dan Kelurahan Alak.
Masing-masing kelurahan itu sudah dibangun sejumlah fasilitas pendukung wisatanya, pada lokasi yang sudah dikembangkan secara mandiri oleh warga masing-masing kelurahan, katanya.
Misalnya, kata dia, di Kelurahan Lasiana, meski sudah diambil alih kelola oleh Pemerintah Provinsi NTT, namun di wilayah itu warga terus mengembangkan usaha kuliner.
Dibangun pusat kuliner citarasa lokal dengan jenis dan bahan alami yang bisa menjadi nilai jual bagi wisatawan yang hendak menikmati pantai Lasiana, katanya.
Hal sama juga di Pantai Oesapa Timur. Di lokasi itu sudah mulai dibangun sejumlah lopo sebagai tempat bersantai para pengunjung.
Untuk di Oesapa, selain dibangun lopo dan batasan pantai yang juga bisa digunakan untuk bersantai para pengunjung, juga sudah ada pusat kuliner.
Pemerintah membangun sejumlah lopo untuk jualan kuliner lokal dari masyarakat setempat. "Lokasi kuliner ditempatkan di sepanjang pantai di kawasan itu," katanya.
Sementara di kawasan Oesapa Barat, ada wisata mangrove (bakau) yang sudah dibangun juga sejumlah fasilitas pendukung seperti, jembatan mangrove, lopo, MCK dan fasilitas sampah.
Meski demikian di lokasi itu, Pemerintah Kota Kupang kata Otniel akan terus menambah fasilitas, dengan menambah panjang jembatan menjadi 200 meter dari yang saat ini sepanjang 100 meter. "Selain juga akan bangun tambahan lopo berukuran besar agar bisa dipakai beristirahat para penikmat mangrove. Juga akan ada lopo kuliner," katanya.
Di pantai Thedis di Kelurahan LLBK, sudah tertata dan sudah ada sejumlah fasilitas santai bagi para pengujung. Terutama untuk malam hari sudah ada fasilitas penerangan. "Ditempatkan juga lapak penjualan makan lokal untuk dinikmati para pengujung," katanya.
Sementara untuk di Pantai Namosain di Keluraha Namosian, sudah ada sejumlah lopo dan panjang pagar pantai, serta lampu penerangan. Lokasi ini bisa juga dinikmati warga pada malam hari, untuk melihat keindahan laut di senja hingga malam.
Semua fasilitas tersebut, selain bersumber dari APBD, tetapi juga datang dari bantuan pihak ketiga, salah satunya International Fund for Agricultural Development (IFAD), sebuah organisiasi PBB yang membantu pengembangan pertanian dan juga masyarakat pesisir.
Terhadap bantuan IFAD ini, katanya sudah berlangsung selama tiga tahun berjalan dengan masing-masing tahun anggaran dengan alokasi dananya. "Semuanya untuk pengembangan masyarakat dan potensi pesisir di wilayah ini. Makanya kita alokasikan juga untuk pengembangan sejumlah fasilitas pesisir untuk wisata itu," katanya.
Dia mengaku, sejumlah lokasi wisata pesisir itu, selanjutnya akan dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat, untuk kepentingan peningkatan ekonomi masing-masingnya.
"Ada kelompok pengelola sehingga merekalah yang mengatur seluruh manajemen untuk kepentingan pemasukan bagi peningkatan ekonomi masing-masing," kata Otniel Pello.
"12 kelurahan itu sudah mulai dikembangkan untuk kepentingan wisata yang anggarannya diperoleh dari APBD maupun bantuan pihak ketiga," kata Kepala Dinas Perikanan Kota Kupang Otniel Pello di Kupang, Kamis.
Dia menyebut 12 kelurahan itu masing-masing memiliki keunikan dan potensinya sehingga pengembangannya akan mengikuti kondisi yang dimiliki oleh masing-masing kelurahan itu.
Otniel menyebut 12 kelurahan itu adalah Lasiana, Oesapa Timur, Oesapa, Oesapa Barat, Pasir Panjang, Kelapa Lima, Namosain, Tode Kisar, Oeba, Kelurahan La Lais Besi Koepan (LLBK) dan Kelurahan Alak.
Masing-masing kelurahan itu sudah dibangun sejumlah fasilitas pendukung wisatanya, pada lokasi yang sudah dikembangkan secara mandiri oleh warga masing-masing kelurahan, katanya.
Misalnya, kata dia, di Kelurahan Lasiana, meski sudah diambil alih kelola oleh Pemerintah Provinsi NTT, namun di wilayah itu warga terus mengembangkan usaha kuliner.
Dibangun pusat kuliner citarasa lokal dengan jenis dan bahan alami yang bisa menjadi nilai jual bagi wisatawan yang hendak menikmati pantai Lasiana, katanya.
Hal sama juga di Pantai Oesapa Timur. Di lokasi itu sudah mulai dibangun sejumlah lopo sebagai tempat bersantai para pengunjung.
Untuk di Oesapa, selain dibangun lopo dan batasan pantai yang juga bisa digunakan untuk bersantai para pengunjung, juga sudah ada pusat kuliner.
Pemerintah membangun sejumlah lopo untuk jualan kuliner lokal dari masyarakat setempat. "Lokasi kuliner ditempatkan di sepanjang pantai di kawasan itu," katanya.
Sementara di kawasan Oesapa Barat, ada wisata mangrove (bakau) yang sudah dibangun juga sejumlah fasilitas pendukung seperti, jembatan mangrove, lopo, MCK dan fasilitas sampah.
Meski demikian di lokasi itu, Pemerintah Kota Kupang kata Otniel akan terus menambah fasilitas, dengan menambah panjang jembatan menjadi 200 meter dari yang saat ini sepanjang 100 meter. "Selain juga akan bangun tambahan lopo berukuran besar agar bisa dipakai beristirahat para penikmat mangrove. Juga akan ada lopo kuliner," katanya.
Di pantai Thedis di Kelurahan LLBK, sudah tertata dan sudah ada sejumlah fasilitas santai bagi para pengujung. Terutama untuk malam hari sudah ada fasilitas penerangan. "Ditempatkan juga lapak penjualan makan lokal untuk dinikmati para pengujung," katanya.
Sementara untuk di Pantai Namosain di Keluraha Namosian, sudah ada sejumlah lopo dan panjang pagar pantai, serta lampu penerangan. Lokasi ini bisa juga dinikmati warga pada malam hari, untuk melihat keindahan laut di senja hingga malam.
Semua fasilitas tersebut, selain bersumber dari APBD, tetapi juga datang dari bantuan pihak ketiga, salah satunya International Fund for Agricultural Development (IFAD), sebuah organisiasi PBB yang membantu pengembangan pertanian dan juga masyarakat pesisir.
Terhadap bantuan IFAD ini, katanya sudah berlangsung selama tiga tahun berjalan dengan masing-masing tahun anggaran dengan alokasi dananya. "Semuanya untuk pengembangan masyarakat dan potensi pesisir di wilayah ini. Makanya kita alokasikan juga untuk pengembangan sejumlah fasilitas pesisir untuk wisata itu," katanya.
Dia mengaku, sejumlah lokasi wisata pesisir itu, selanjutnya akan dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat, untuk kepentingan peningkatan ekonomi masing-masingnya.
"Ada kelompok pengelola sehingga merekalah yang mengatur seluruh manajemen untuk kepentingan pemasukan bagi peningkatan ekonomi masing-masing," kata Otniel Pello.