Kupang (ANTARA) - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Sinun Petrus Manuk mengemukakan, dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,5 triliun untuk menuntaskan target pembangunan rumah yang layak huni bagi masyarakat di provinsi berbasiskan kepulauan itu.
"Target Pemerintah Provinsi sampai 2023 akan membangun sebanyak 121.040 rumah layak huni di NTT dengan anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp1,5 triliun," katanya di Kupang, Selasa (29/10).
Dia mengatakan, pembangunan rumah layak dihuni di provinsi setempat akan digenjot dengan menggunakan dukungan anggaran dari program Dana Desa.
Pemanfaatan Dana Desa tersebut, lanjutnya, sudah disepakati bersama para kepala dinas PMD se-NTT dalam pertemuan bersama di Kabupaten Rote Ndao pada Maret 2019.
Selain itu, kata dia, telah dilakukan pula pendandatangan nota kesepahaman bersama antara Gubernur NTT dengan semua kepala dari 21 kabupaten di Labuan Bajo, beberapa waktu lalu.
Baca juga: NTT dapat ADD Rp3,9 triliun pada 2020
Baca juga: 155 desa belum pertangungjawabkan penggunaan dana desa
"Pembangunan ini akan secara masif di setiap kabupaten mulai 2020 sampai 2023 dengan dukungan Dana Desa yang akan dibangun per tahun sebanyak 30.260 unit rumah," katanya.
Dia mengatakan, pembangunan rumah layak huni tersebut diharapkan akan berdampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan di daerah setempat.
Pemerintah Provinsi NTT, lanjutnya, menargetkan angka kemiskinan yang saat ini sekitar 21 persen menjadi 12 persen pada 2023 sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Karena itu semoga langkah besar dan strategis ini dapat menekan angka kemiskinan karena rumah merupakan salah satu aspek utama dalam penentuan kemiskinan," katanya.
Baca juga: Hadakewa manfaatkan dana desa untuk usaha peternakan babi
Baca juga: Kepala Desa didorong gunakan dana desa bangun embung
"Target Pemerintah Provinsi sampai 2023 akan membangun sebanyak 121.040 rumah layak huni di NTT dengan anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp1,5 triliun," katanya di Kupang, Selasa (29/10).
Dia mengatakan, pembangunan rumah layak dihuni di provinsi setempat akan digenjot dengan menggunakan dukungan anggaran dari program Dana Desa.
Pemanfaatan Dana Desa tersebut, lanjutnya, sudah disepakati bersama para kepala dinas PMD se-NTT dalam pertemuan bersama di Kabupaten Rote Ndao pada Maret 2019.
Selain itu, kata dia, telah dilakukan pula pendandatangan nota kesepahaman bersama antara Gubernur NTT dengan semua kepala dari 21 kabupaten di Labuan Bajo, beberapa waktu lalu.
Baca juga: NTT dapat ADD Rp3,9 triliun pada 2020
Baca juga: 155 desa belum pertangungjawabkan penggunaan dana desa
"Pembangunan ini akan secara masif di setiap kabupaten mulai 2020 sampai 2023 dengan dukungan Dana Desa yang akan dibangun per tahun sebanyak 30.260 unit rumah," katanya.
Dia mengatakan, pembangunan rumah layak huni tersebut diharapkan akan berdampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan di daerah setempat.
Pemerintah Provinsi NTT, lanjutnya, menargetkan angka kemiskinan yang saat ini sekitar 21 persen menjadi 12 persen pada 2023 sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Karena itu semoga langkah besar dan strategis ini dapat menekan angka kemiskinan karena rumah merupakan salah satu aspek utama dalam penentuan kemiskinan," katanya.
Baca juga: Hadakewa manfaatkan dana desa untuk usaha peternakan babi
Baca juga: Kepala Desa didorong gunakan dana desa bangun embung