Kupang (ANTARA) - Perum Bulog Divisi Regional Nusa Tenggara Timur menyatakan akan menyiapkan kurang lebih satu kontainer beras fortifikasi untuk memenuhi permintaan dari Pemerintah Provinsi NTT.
"Kami akan siapkan kurang lebih satu kontainer beras fortifikasi untuk memenuhi permintaan dari Pemerintah Provinsi NTT karena tadi ada permintaan dari Pak Karo Ekonomi," kata Kepala Perum Bulog Divisi Regional NTT Eko Pranoto kepada wartawan di Kupang, Selasa (12/11).
Hal ini disampaikan berkaitan dengan adanya sambutan positif dari pemerintah NTT soal beras fortifikasi yang sudah diciptakan oleh Bulog guna mengatasi masalah kekerdilan di beberapa daerah di Indonesia.
Salah satunya adalah Priovinsi NTT yang memang pemerintahnya saat ini sedang berusaha untuk mengentaskan masalah kekerdilan yang angkanya cukup tinggi.
Baca juga: Beras fortifikasi untuk atasi kekerdilan
Baca juga: Stok beras untuk NTT masih aman
Dalam sebuah studi kesehatan menyebutkan bahwa prevalensi kekerdilan bayi berusia di bawah lima tahun (balita) di NTT mencapai sekitar 40,3 persen, tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Angka tersebut di atas prevalensi kekerdilan nasional sebesar 29,6 persen.
Lebih lanjut Eko menambahkan bahwa Bulog akan mempersiapkan peluncuran beras fortifikasi itu bertepatan dengan HUT NTT pada 20 Desember 2019. "Tadi Pak Karo Ekonomi sudah minta dan kami akan siapkan untuk sosialisasi," ujar dia.
Kepala Biro Ekonomi Ssetda NTT Lery Rupidara mengatakan bahwa adanya beras fortifikasi ini mendukung program pemerintah di NTT untuk mengentaskan kekerdilan.
"Walaupun ini nasional, tetapi kami minta supaya NTT menjadi perhatian khusus untuk distribusi beras fortifikasi ini, sebab masalah stunting di NTT tinggi sekali," ujar dia.
Menurut dia cara dibuatnya beras fortifikasi itu merupakan cara yang murah dan mudah untuk bisa mengatasi masalah kekerdilan.
"Oleh karena itu kami harapkan Bulog NTT bisa menyiapkan ini dalam beberapa pekan ke depan untuk publikasi dan pengenalan terhadap masyarakat," kata dia.
Baca juga: 2.800 ton beras dukung program BPNT di NTT
Baca juga: Stok beras melimpah setelah bansos rastra dihentikan
"Kami akan siapkan kurang lebih satu kontainer beras fortifikasi untuk memenuhi permintaan dari Pemerintah Provinsi NTT karena tadi ada permintaan dari Pak Karo Ekonomi," kata Kepala Perum Bulog Divisi Regional NTT Eko Pranoto kepada wartawan di Kupang, Selasa (12/11).
Hal ini disampaikan berkaitan dengan adanya sambutan positif dari pemerintah NTT soal beras fortifikasi yang sudah diciptakan oleh Bulog guna mengatasi masalah kekerdilan di beberapa daerah di Indonesia.
Salah satunya adalah Priovinsi NTT yang memang pemerintahnya saat ini sedang berusaha untuk mengentaskan masalah kekerdilan yang angkanya cukup tinggi.
Baca juga: Beras fortifikasi untuk atasi kekerdilan
Baca juga: Stok beras untuk NTT masih aman
Dalam sebuah studi kesehatan menyebutkan bahwa prevalensi kekerdilan bayi berusia di bawah lima tahun (balita) di NTT mencapai sekitar 40,3 persen, tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Angka tersebut di atas prevalensi kekerdilan nasional sebesar 29,6 persen.
Lebih lanjut Eko menambahkan bahwa Bulog akan mempersiapkan peluncuran beras fortifikasi itu bertepatan dengan HUT NTT pada 20 Desember 2019. "Tadi Pak Karo Ekonomi sudah minta dan kami akan siapkan untuk sosialisasi," ujar dia.
Kepala Biro Ekonomi Ssetda NTT Lery Rupidara mengatakan bahwa adanya beras fortifikasi ini mendukung program pemerintah di NTT untuk mengentaskan kekerdilan.
"Walaupun ini nasional, tetapi kami minta supaya NTT menjadi perhatian khusus untuk distribusi beras fortifikasi ini, sebab masalah stunting di NTT tinggi sekali," ujar dia.
Menurut dia cara dibuatnya beras fortifikasi itu merupakan cara yang murah dan mudah untuk bisa mengatasi masalah kekerdilan.
"Oleh karena itu kami harapkan Bulog NTT bisa menyiapkan ini dalam beberapa pekan ke depan untuk publikasi dan pengenalan terhadap masyarakat," kata dia.
Baca juga: 2.800 ton beras dukung program BPNT di NTT
Baca juga: Stok beras melimpah setelah bansos rastra dihentikan