BPS kerahkan tim pandu SP sistem daring di perkantoran
Senin, 17 Februari 2020 16:22 WIB
Tim dari BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur memandu para pimpinan dan karyawan di Kantor Bank Mandiri Cabang Kupang, untuk melakukan Sensus Penduduk (SP) 2020 dengan sistem dalam jaringan (daring). (ANTARA FOTO/HO-BPS NTT)
Kupang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur mengerahkan tim untuk memandu pelaksanaan Sensus Penduduk (SP) 2020 dengan system dalam jaringan (daring) di Perkantoran yang ada di daerah ini.
"Tim kami terus bergerak ke kantor-kantor untuk memandu SP Online, ada yang ke Kantor Pemerintah, DPRD, BUMN, BUMD, Lembaga Pendidikan, serta swasta," kata Kepala Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik BPS NTT, Indra Achmad Sofian di Kupang, Senin (17/2).
Dia menjelaskan, tim yang dikerahkan ke berbagai instansi itu bertujuan untuk memandu langsung para pimpinan serta pegawai/karyawan untuk mengisi data kependudukan dengan sistem daring.
"Mereka dipandu langkah demi langkah hingga data mereka berhasil disensus," katanya, mencontohkan seperti yang dilakukan di Kantor DPRD Provinsi NTT maupun Kantor Bank Mandiri Cabang Kupang pada Senin (17/2),
Indra mengatakan, pengerahan tim ke lapangan ini dilakukan selama massa pelaksanaan SP 2020 tahap satu secara daring yakni dari 15 Februari hingga 31 Maret 2020.
Baca juga: ASN di NTT wajib ikuti SP-2020 lewat sistem daring
Setiap tim, lanjut dia, diberikan target untuk menjangkau sekitar 10-11 institusi atau lembaga dalam satu minggu.
"Khusus di Kota Kupang ada enam tim dengan target 63 institusi yang dikunjungi dalam minggu ini," katanya.
Dia menjelaskan, selain kunjungan ke perkantoran, sebagian tim dari BPS NTT juga dikerahkan setiap kabupaten/kota di provinsi berbasiskan kepulauan itu untuk mengambil bagian dalam rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam) terkait SP 2020.
"Kami beharap dengan upaya jemput bola seperti ini, masyarakat juga lebih antusias melakukan SP online terutama di wilayah yang sudah lancar akses internetnya," katanya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Statistik Sosial BPS NTT Desmon Sinurat mengemukakan pihaknya menargetkan sebanyak 23 persen penduduk di NTT dapat melakukan SP 2020 secara daring.
"Dari jumlah penduduk NTT saat ini yang tercatat mencapai sekitar 5,4 juta orang kami targetkan 23 persen yang bisa sensus secara online," katanya di Kupang.
Baca juga: BPS NTT; Mari kita sukseskan SP 2020
Desmon mengakui, penerapan metode daring belum bisa dilakukan di seluruh wilayah NTT karena dukungan infrastruktur terutama akses internet yang belum merata hingga ke berbagai daerah pelosok.
"Karena itu sasaran kami SP online ini untuk wilayah perkotaan seperti para pegawai di perkantoran, penduduk kota, maupun warga desa-desa yang sudah lancar dengan akses internet terutama juga kalangan muda," katanya.
Desmon menambah, kesadaran dan antusias masyarakat menjadi aspek penentu utama untuk mewujudkan target SP secara daring ini. Untuk itu, pihaknya akan secara gencar melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat maupun melalui dukungan media massa dan mitra lainnya.
"Tim kami terus bergerak ke kantor-kantor untuk memandu SP Online, ada yang ke Kantor Pemerintah, DPRD, BUMN, BUMD, Lembaga Pendidikan, serta swasta," kata Kepala Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik BPS NTT, Indra Achmad Sofian di Kupang, Senin (17/2).
Dia menjelaskan, tim yang dikerahkan ke berbagai instansi itu bertujuan untuk memandu langsung para pimpinan serta pegawai/karyawan untuk mengisi data kependudukan dengan sistem daring.
"Mereka dipandu langkah demi langkah hingga data mereka berhasil disensus," katanya, mencontohkan seperti yang dilakukan di Kantor DPRD Provinsi NTT maupun Kantor Bank Mandiri Cabang Kupang pada Senin (17/2),
Indra mengatakan, pengerahan tim ke lapangan ini dilakukan selama massa pelaksanaan SP 2020 tahap satu secara daring yakni dari 15 Februari hingga 31 Maret 2020.
Baca juga: ASN di NTT wajib ikuti SP-2020 lewat sistem daring
Setiap tim, lanjut dia, diberikan target untuk menjangkau sekitar 10-11 institusi atau lembaga dalam satu minggu.
"Khusus di Kota Kupang ada enam tim dengan target 63 institusi yang dikunjungi dalam minggu ini," katanya.
Dia menjelaskan, selain kunjungan ke perkantoran, sebagian tim dari BPS NTT juga dikerahkan setiap kabupaten/kota di provinsi berbasiskan kepulauan itu untuk mengambil bagian dalam rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam) terkait SP 2020.
"Kami beharap dengan upaya jemput bola seperti ini, masyarakat juga lebih antusias melakukan SP online terutama di wilayah yang sudah lancar akses internetnya," katanya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Statistik Sosial BPS NTT Desmon Sinurat mengemukakan pihaknya menargetkan sebanyak 23 persen penduduk di NTT dapat melakukan SP 2020 secara daring.
"Dari jumlah penduduk NTT saat ini yang tercatat mencapai sekitar 5,4 juta orang kami targetkan 23 persen yang bisa sensus secara online," katanya di Kupang.
Baca juga: BPS NTT; Mari kita sukseskan SP 2020
Desmon mengakui, penerapan metode daring belum bisa dilakukan di seluruh wilayah NTT karena dukungan infrastruktur terutama akses internet yang belum merata hingga ke berbagai daerah pelosok.
"Karena itu sasaran kami SP online ini untuk wilayah perkotaan seperti para pegawai di perkantoran, penduduk kota, maupun warga desa-desa yang sudah lancar dengan akses internet terutama juga kalangan muda," katanya.
Desmon menambah, kesadaran dan antusias masyarakat menjadi aspek penentu utama untuk mewujudkan target SP secara daring ini. Untuk itu, pihaknya akan secara gencar melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat maupun melalui dukungan media massa dan mitra lainnya.
Pewarta : Aloysius Lewokeda
Editor : Laurensius Molan
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Saksi membantah Hasto Kristiyanto berada di PTIK saat OTT KPK pada 2020
07 February 2025 15:07 WIB, 2025
Presiden Jokowi persilakan KPK mengusut dugaan korupsi Bansos COVID-19 tahun 2020
27 June 2024 18:00 WIB, 2024
KPK periksa eks Sekjen Kemenkes terkait dugaan korupsi pengadaan APD 2020
12 February 2024 14:48 WIB, 2024
Donald Trump didakwa bersalah karena berusaha batalkan hasil Pilpres AS 2020
02 August 2023 11:33 WIB, 2023
Terpopuler - Politik & Hukum
Lihat Juga
Presiden Prabowo: Kami tahu ada yang mengganggu Indonesia, kami tidak bodoh
14 February 2026 8:24 WIB
Eks Dirut PT PIS dituntut 14 tahun penjara pada kasus dugaan korupsi minyak
14 February 2026 8:16 WIB
Anak Riza Chalid dituntut 18 tahun penjara pada kasus dugaan korupsi minyak
14 February 2026 8:14 WIB
Gubernur NTT menegaskan proses hukum pihak memanipulasi data warga miskin
13 February 2026 18:36 WIB
BNPT: 230 orang ditangkap dalam 2 tahun terakhir karena danai kelompok teroris
13 February 2026 13:09 WIB