Kupang (ANTARA) - Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar pelatihan dalam jaringan (daring) atau online gratis untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) guna membantu mereka menghadapi dampak pandemi Virus Corona jenis baru atau COVID-19.
"Kelas online gratis UMKM ini sengaja kami hadirkan untuk mendorong UMKM beralih ke penjualan online dengan mandiri, menyikapi turunnya penjualan akibat pembatasan aktivitas masyarakat di tengah pandemi COVID-19," kata Kepala Perwakilan BI NTT I Nyoman Ariawan Atmaja saat menjadi narasumber dalam kegiatan web seminar (webinar) di Kupang, Kamis, (9/7).
Baca juga: BI NTT dorong pelaku UMKM beralih produk di tengah pandemi COVID-19
Pihaknya telah mengadakan lima kali pertemuan secara daring yang diikuti sekitar 50 UMKM yang tersebar di seluruh NTT pada setiap pertemuan.
Fokus utama kelas daring UMKM ini, lanjut dia, terkait strategi bisnis menghadapi pandemi, pelatihan foto dan videografi produk, serta akses keuangan dan pembiayaan UMKM. Selain itu cara beriklan melalui media sosial maupun aplikasi perdagangan daring seperti Shopee.
Kelas ini kami lakukan secara tematik dengan mengusung pelatihan sektor pariwisata, pertanian, dan lain-lain," katanya.
Atmaja mengatakan sektor UMUM di NTT perlu mendapat perhatian serius untuk diselamatkan karena sektor ini menopang 99 persen ekonomi NTT dan menyerap hampir 92 persen tenaga kerja di provinsi itu.
"Jadi sangat besar pengaruh UMKM terhadap perekonomian di NTT karena itu harus mendapat perhatian serius termasuk penyaluran kredit untuk sektor ini juga perlu ditingkatkan lagi," katanya.
Adapun kegiatan webinar dengan tema "Melindungi UMKM NTT Melalui Optimalisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional" itu menghadirkan narasumber lain yakni Kepala Kantor OJK NTT Robert Sianipar dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi NTT Lydia K Christyana.
Baca juga: BI yakini inflasi NTT hingga akhir 2020 di bawah nasional
Baca juga: Pertumbuhan ekonomi NTT melambat pada triwulan I 2020
Webinar ini diikuti berbagai elemen di Provinsi NTT di antaranya, pemerintah daerah, Kadin, perbankan, perusahaan pembiayaan, pelaku usaha, asosiasi bisnis, media massa, dan lainnya.
"Kelas online gratis UMKM ini sengaja kami hadirkan untuk mendorong UMKM beralih ke penjualan online dengan mandiri, menyikapi turunnya penjualan akibat pembatasan aktivitas masyarakat di tengah pandemi COVID-19," kata Kepala Perwakilan BI NTT I Nyoman Ariawan Atmaja saat menjadi narasumber dalam kegiatan web seminar (webinar) di Kupang, Kamis, (9/7).
Baca juga: BI NTT dorong pelaku UMKM beralih produk di tengah pandemi COVID-19
Pihaknya telah mengadakan lima kali pertemuan secara daring yang diikuti sekitar 50 UMKM yang tersebar di seluruh NTT pada setiap pertemuan.
Fokus utama kelas daring UMKM ini, lanjut dia, terkait strategi bisnis menghadapi pandemi, pelatihan foto dan videografi produk, serta akses keuangan dan pembiayaan UMKM. Selain itu cara beriklan melalui media sosial maupun aplikasi perdagangan daring seperti Shopee.
Kelas ini kami lakukan secara tematik dengan mengusung pelatihan sektor pariwisata, pertanian, dan lain-lain," katanya.
Atmaja mengatakan sektor UMUM di NTT perlu mendapat perhatian serius untuk diselamatkan karena sektor ini menopang 99 persen ekonomi NTT dan menyerap hampir 92 persen tenaga kerja di provinsi itu.
"Jadi sangat besar pengaruh UMKM terhadap perekonomian di NTT karena itu harus mendapat perhatian serius termasuk penyaluran kredit untuk sektor ini juga perlu ditingkatkan lagi," katanya.
Adapun kegiatan webinar dengan tema "Melindungi UMKM NTT Melalui Optimalisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional" itu menghadirkan narasumber lain yakni Kepala Kantor OJK NTT Robert Sianipar dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi NTT Lydia K Christyana.
Baca juga: BI yakini inflasi NTT hingga akhir 2020 di bawah nasional
Baca juga: Pertumbuhan ekonomi NTT melambat pada triwulan I 2020
Webinar ini diikuti berbagai elemen di Provinsi NTT di antaranya, pemerintah daerah, Kadin, perbankan, perusahaan pembiayaan, pelaku usaha, asosiasi bisnis, media massa, dan lainnya.