Gubernur NTT minta warga hindari provokasi SARA sambut Pilkada
Senin, 17 Agustus 2020 12:07 WIB
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat. (ANTARA/HO-Biro Humas Setda Provinsi NTT)
Kupang (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat meminta semua warga di provinsi setempat agar menghindari provokasi menggunakan isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menyambut Pilkada Serentak 2020 di NTT.
"Warga jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu SARA dan juga informasi hoaks yang berpotensi memecah belah dalam menyambut pilkada ini," katanya saat berpidato dalam upacara perayaan HUT Ke-75 Kemerdekaan RI yang diselenggarakan di Alun-alun Rumah Jabatan Gubernur NTT di Kota Kupang, Senin, (17/8).
Ia mengatakan, pada 9 Desember 2020 akan dilaksanakan pilkada serentak pada sembilan kabupaten di NTT di antaranya, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka.
Untuk itu, ia melanjutkan, sebagai pemerintah maupun unsur TNI-Polri, penyelenggara, pengawas, partai politik, kandidat, pemilih, pemantau dan pers wajib menjaga agar pilkada berlangsung dengan aman.
"Kita wajib menjaga agar pilkada ini berlangsung secara bermartabat, bermutu, dan aman dari COVID-19," ucapnya menegaskan.
"Sebagai bangsa yang multikultur mari kita jaga, mengelola perbedaan dengan hidup toleran, rukun, dan damai," ujarnya.
Gubernur Viktor juga berharap agar semua tahapan pilkada yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat berjalan sesuai koridor hukum dengan menghormati asas kedaulatan rakyat.
Baca juga: Gubernur Laiskodat apresiasi kinerja tenaga medis pada HUT kemerdekaan
Baca juga: Gubernur Viktor Laiskodat ingatkan jajarannya serius tangani DBD
Adapun upacara HUT kemerdekaan RI di Alun-alun Rumah Jabatan Gubernur NTT dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan terkait pencegahan COVID-19.
Berbagai elemen yang dilibatkan dalam upacara dibatasi hanya mengikutsertakan perwakilan dengan penerapan jaga jarak fisik dan memakai masker.
"Warga jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu SARA dan juga informasi hoaks yang berpotensi memecah belah dalam menyambut pilkada ini," katanya saat berpidato dalam upacara perayaan HUT Ke-75 Kemerdekaan RI yang diselenggarakan di Alun-alun Rumah Jabatan Gubernur NTT di Kota Kupang, Senin, (17/8).
Ia mengatakan, pada 9 Desember 2020 akan dilaksanakan pilkada serentak pada sembilan kabupaten di NTT di antaranya, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka.
Untuk itu, ia melanjutkan, sebagai pemerintah maupun unsur TNI-Polri, penyelenggara, pengawas, partai politik, kandidat, pemilih, pemantau dan pers wajib menjaga agar pilkada berlangsung dengan aman.
"Kita wajib menjaga agar pilkada ini berlangsung secara bermartabat, bermutu, dan aman dari COVID-19," ucapnya menegaskan.
"Sebagai bangsa yang multikultur mari kita jaga, mengelola perbedaan dengan hidup toleran, rukun, dan damai," ujarnya.
Gubernur Viktor juga berharap agar semua tahapan pilkada yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat berjalan sesuai koridor hukum dengan menghormati asas kedaulatan rakyat.
Baca juga: Gubernur Laiskodat apresiasi kinerja tenaga medis pada HUT kemerdekaan
Baca juga: Gubernur Viktor Laiskodat ingatkan jajarannya serius tangani DBD
Adapun upacara HUT kemerdekaan RI di Alun-alun Rumah Jabatan Gubernur NTT dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan terkait pencegahan COVID-19.
Berbagai elemen yang dilibatkan dalam upacara dibatasi hanya mengikutsertakan perwakilan dengan penerapan jaga jarak fisik dan memakai masker.
Pewarta : Aloysius Lewokeda
Editor : Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Gubernur NTT menegaskan proses hukum pihak memanipulasi data warga miskin
13 February 2026 18:36 WIB
Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi dokter yang ambil spesialis di Undana
13 February 2026 17:00 WIB
KPK umumkan penjadwalan ulang Gubernur Jatim Khofifah sebagai saksi dalam persidangan
10 February 2026 13:43 WIB
KPK menindaklanjuti laporan masyarakat soal dugaan korupsi Gubernur Jambi Al Haris
09 February 2026 15:10 WIB
Terpopuler - Politik & Hukum
Lihat Juga
Sidang kode etik Kapolres Bima Kota nonaktif AKBP Didik akan digelar Kamis depan
16 February 2026 7:42 WIB
Menteri PPPA: Penanganan kasus kekerasan seksual harus berperspektif korban
15 February 2026 11:04 WIB
KPK mendalami kaitan rangkap jabatan Mulyono dengan kasus restitusi pajak
15 February 2026 11:01 WIB
Presiden Prabowo: Kami tahu ada yang mengganggu Indonesia, kami tidak bodoh
14 February 2026 8:24 WIB
Eks Dirut PT PIS dituntut 14 tahun penjara pada kasus dugaan korupsi minyak
14 February 2026 8:16 WIB
Anak Riza Chalid dituntut 18 tahun penjara pada kasus dugaan korupsi minyak
14 February 2026 8:14 WIB
Gubernur NTT menegaskan proses hukum pihak memanipulasi data warga miskin
13 February 2026 18:36 WIB