Kupang (ANTARA) - Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkolaborasi dengan anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema menggelar Pelatihan Diversifikasi Olahan Ikan kepada para perempuan di Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dihubungi ANTARA dari Kupang, Jumat (21/8) kemarin pria yang biasa disapa Ansy Lema itu mengatakan bahwa pelatihan itu tidak hanya berkolaborasi dengan BRSDM KKP tetapi juga melibatkan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sumba Timur dan Belu.
“Kegiatan itu sudah dibuka secara resmi oleh saya pada Selasa, 18 Agustus 2020 dengan tema Pelatihan Diversifikasi Olahan Ikan kepada para perempuan dan ibu di Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Belu,” katanya.
Menurut Ansy, potensi kelautan di NTT sangatlah melimpah. Perairan laut NTT kaya akan ikan. Data BPS menunjukkan, produksi perikanan tangkap di NTT berada di atas 120.000 ton per tahun.
Baca juga: KKP bantu 600 paket olahan ikan untuk warga TTS
Tahun 2016 sebesar 123 ribu ton, lalu naik menjadi 138.000 ton pada tahun 2017. Di Kabupaten Sumba Timur saja terdapat 15 kecamatan pesisir, 56 desa pesisir, dan lebih dari 3000 orang nelayan penangkap ikan skala kecil yang umumnya menangkap ikan Tuna, Cakalang dan Tongkol (TCT).
"NTT sebagai provinsi pengekspor ikan telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan negara dan daerah dengan total ekspor ikan mencapai 225.196 ton atau senilai 1,2 juta dolar AS pada 2019," tutur dia.
Sayangnya, kata mantan reporter TVRI itu, dibalik potensi laut yang besar itu minim inovasi dan kreasi dalam produksi olahan ikan karena keterbatasan kualitas dan ketrampilan SDM, teknologi, dan peralatan.
Alhasil pengolahan ikan hasil tangkap selama ini hanya terbatas untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, padahal kualitas ikan di NTT sangat tinggi. Jika diolah dengan baik dapat memberikan nilai tambah yang besar bagi masyarakat.
“Maka pelatihan olahan ikan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan, juga pegiat industri perikanan. Diharapkan pelatihan ini membangkitkan industri rumah tangga para nelayan, terutama kepada perempuan-ibu di Sumba Timur dan Kabupaten Belu," tambah dia.
Puluhan peserta kata dia dilatih untuk mahir membuat produk olahan ikan seperti siomay ikan, brownies ikan, dan samosa ikan, agar kelak bisa mengolah potensi yang ada untuk peningkatan ekonomi.
Mayoritas peserta adalah perempuan dan ibu rumah tangga. Dalam pelatihan ini, mereka diberikan pembekalan mulai dari bagaimana memilih ikan, mengolah ikan, membuat kemasan yang higienis dan menarik, hingga memasarkan produk olahan.
Harapannya, ibu-ibu di Sumba Timur dan Belu bisa menjadi wirausaha-wirausaha baru yang mampu memproduksi olahan ikan dengan kualitas dan kemasan yang baik untuk dipasarkan mulai dari dalam hingga luar NTT.
Baca juga: KKP sertifikasi hak atas tanah Pulau Sabu
“Mereka bisa membangun industri rumahan dan memasarkan produknya melalui media online dan secara langsung,” lanjut Ansy.
Ansy juga menitipkan pesan bagi pemerintah daerah, terutama Dinas Kelautan dan Perikanan, agar lebih proaktif dalam menyampaikan aspirasi kepadanya agar bisa disuarakan di Senayan.
“Agar sejalan dengan agenda pembangunan daerah, anggota DPR RI mesti bekerja sesuai RPJMD serta berpatokan pada kebutuhan dan permasalahan daerah. Karena itu saya berharap dan menunggu aspirasi dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Dihubungi ANTARA dari Kupang, Jumat (21/8) kemarin pria yang biasa disapa Ansy Lema itu mengatakan bahwa pelatihan itu tidak hanya berkolaborasi dengan BRSDM KKP tetapi juga melibatkan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sumba Timur dan Belu.
“Kegiatan itu sudah dibuka secara resmi oleh saya pada Selasa, 18 Agustus 2020 dengan tema Pelatihan Diversifikasi Olahan Ikan kepada para perempuan dan ibu di Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Belu,” katanya.
Menurut Ansy, potensi kelautan di NTT sangatlah melimpah. Perairan laut NTT kaya akan ikan. Data BPS menunjukkan, produksi perikanan tangkap di NTT berada di atas 120.000 ton per tahun.
Baca juga: KKP bantu 600 paket olahan ikan untuk warga TTS
Tahun 2016 sebesar 123 ribu ton, lalu naik menjadi 138.000 ton pada tahun 2017. Di Kabupaten Sumba Timur saja terdapat 15 kecamatan pesisir, 56 desa pesisir, dan lebih dari 3000 orang nelayan penangkap ikan skala kecil yang umumnya menangkap ikan Tuna, Cakalang dan Tongkol (TCT).
"NTT sebagai provinsi pengekspor ikan telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan negara dan daerah dengan total ekspor ikan mencapai 225.196 ton atau senilai 1,2 juta dolar AS pada 2019," tutur dia.
Sayangnya, kata mantan reporter TVRI itu, dibalik potensi laut yang besar itu minim inovasi dan kreasi dalam produksi olahan ikan karena keterbatasan kualitas dan ketrampilan SDM, teknologi, dan peralatan.
Alhasil pengolahan ikan hasil tangkap selama ini hanya terbatas untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, padahal kualitas ikan di NTT sangat tinggi. Jika diolah dengan baik dapat memberikan nilai tambah yang besar bagi masyarakat.
“Maka pelatihan olahan ikan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan, juga pegiat industri perikanan. Diharapkan pelatihan ini membangkitkan industri rumah tangga para nelayan, terutama kepada perempuan-ibu di Sumba Timur dan Kabupaten Belu," tambah dia.
Puluhan peserta kata dia dilatih untuk mahir membuat produk olahan ikan seperti siomay ikan, brownies ikan, dan samosa ikan, agar kelak bisa mengolah potensi yang ada untuk peningkatan ekonomi.
Mayoritas peserta adalah perempuan dan ibu rumah tangga. Dalam pelatihan ini, mereka diberikan pembekalan mulai dari bagaimana memilih ikan, mengolah ikan, membuat kemasan yang higienis dan menarik, hingga memasarkan produk olahan.
Harapannya, ibu-ibu di Sumba Timur dan Belu bisa menjadi wirausaha-wirausaha baru yang mampu memproduksi olahan ikan dengan kualitas dan kemasan yang baik untuk dipasarkan mulai dari dalam hingga luar NTT.
Baca juga: KKP sertifikasi hak atas tanah Pulau Sabu
“Mereka bisa membangun industri rumahan dan memasarkan produknya melalui media online dan secara langsung,” lanjut Ansy.
Ansy juga menitipkan pesan bagi pemerintah daerah, terutama Dinas Kelautan dan Perikanan, agar lebih proaktif dalam menyampaikan aspirasi kepadanya agar bisa disuarakan di Senayan.
“Agar sejalan dengan agenda pembangunan daerah, anggota DPR RI mesti bekerja sesuai RPJMD serta berpatokan pada kebutuhan dan permasalahan daerah. Karena itu saya berharap dan menunggu aspirasi dari pemerintah daerah,” ujarnya.