Perlu peningkatan pencegahan korupsi
Jumat, 12 Februari 2021 8:32 WIB
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Josef A Nae Soi (Antara/ Benny Jahang)
Kupang (ANTARA) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Josef A. Nae Soi mengatakan perlu ada peningkatan pengawasan dan pencegahan bagi tindakan korupsi di provinsi berbasis kepulauan tersebut.
"Pencegahan itu sangat penting. Kami menjaga kinerja yang jujur dan transparan," kata Wakil Gubernur Josef A Nae Soe seperti dalam keterangan tertulis Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT yang diterima di Kupang, Kamis.
Wakil Gubernur NTT, Josef A Nae Soi mengatakan hal itu ketika menerima kunjungan tim KPK RI dan Inspektur Daerah Provinsi NTT.
"Kami sebagai pemimpin daerah yakni Gubernur dan Wakil Gubernur juga punya kewenangan untuk mengawasi kinerja birokrasi. Juga punya tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap terjadinya korupsi," ungkap Josef A Nae Soi.
Ia mengatakan, kinerja Inspektorat NTT cukup baik dalam hal pengawasan, sehingga ada upaya bersama dalam peningkatan-peningkatan kinerja dan juga hal-hal teknis untuk mencegah terjadinya korupsi di daerah ini.
Baca juga: Wagub NTT: 600 tabung oksigen untuk pasien COVID segera tiba
Baca juga: Kata Wagub NTT tambahan 100 tempat tidur pasien COVID-19 siap digunakan
Wagub Josef A Nae Soi juga mengatakan akan meminta setiap Bupati dan Walikota untuk juga menjalankan pengawasan.
Sementara itu Koordinator Wilayah V KPK RI Dian Patria mengatakan akan terus bersama Pemda NTT melakukan pengendalian bersama terhadap tindakan korupsi.
"Kita akan selalu kolaborasi bersama Pemda dalam hal ini mengawasi dan mengontrol serta mencegah korupsi," kata Dian.
Menurut dia beberapa kabupaten di NTT yang Monitoring Control for Prevention (MCP) masih rendah.
"Kami akan minta agar kiranya bisa ditingkatkan. Kemajuan teknologi informasi akan menjadi instrumen untuk terus meningkatkan kinerja dan menjamin kegiatan pemerintahan daerah bebas dari praktik KKN," tegas Dian.
Dian mengatakan saat ini akan dilakukan beberapa kegiatan di NTT yaitu Tematik untuk bidang pariwisata dan pertambangan dan juga untuk sertifikasi lahan dimana untuk menyelamatkan aset-aset daerah.
"Pencegahan itu sangat penting. Kami menjaga kinerja yang jujur dan transparan," kata Wakil Gubernur Josef A Nae Soe seperti dalam keterangan tertulis Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT yang diterima di Kupang, Kamis.
Wakil Gubernur NTT, Josef A Nae Soi mengatakan hal itu ketika menerima kunjungan tim KPK RI dan Inspektur Daerah Provinsi NTT.
"Kami sebagai pemimpin daerah yakni Gubernur dan Wakil Gubernur juga punya kewenangan untuk mengawasi kinerja birokrasi. Juga punya tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap terjadinya korupsi," ungkap Josef A Nae Soi.
Ia mengatakan, kinerja Inspektorat NTT cukup baik dalam hal pengawasan, sehingga ada upaya bersama dalam peningkatan-peningkatan kinerja dan juga hal-hal teknis untuk mencegah terjadinya korupsi di daerah ini.
Baca juga: Wagub NTT: 600 tabung oksigen untuk pasien COVID segera tiba
Baca juga: Kata Wagub NTT tambahan 100 tempat tidur pasien COVID-19 siap digunakan
Wagub Josef A Nae Soi juga mengatakan akan meminta setiap Bupati dan Walikota untuk juga menjalankan pengawasan.
Sementara itu Koordinator Wilayah V KPK RI Dian Patria mengatakan akan terus bersama Pemda NTT melakukan pengendalian bersama terhadap tindakan korupsi.
"Kita akan selalu kolaborasi bersama Pemda dalam hal ini mengawasi dan mengontrol serta mencegah korupsi," kata Dian.
Menurut dia beberapa kabupaten di NTT yang Monitoring Control for Prevention (MCP) masih rendah.
"Kami akan minta agar kiranya bisa ditingkatkan. Kemajuan teknologi informasi akan menjadi instrumen untuk terus meningkatkan kinerja dan menjamin kegiatan pemerintahan daerah bebas dari praktik KKN," tegas Dian.
Dian mengatakan saat ini akan dilakukan beberapa kegiatan di NTT yaitu Tematik untuk bidang pariwisata dan pertambangan dan juga untuk sertifikasi lahan dimana untuk menyelamatkan aset-aset daerah.
Pewarta : Benediktus Sridin Sulu Jahang
Editor : Kornelis Aloysius Ileama Kaha
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
KPK umumkan penjadwalan ulang Gubernur Jatim Khofifah sebagai saksi dalam persidangan
10 February 2026 13:43 WIB
MA menolak permohonan kasasi jaksa, Windu Aji tetap tak dihukum di kasus TPPU
10 February 2026 8:59 WIB
KPK menindaklanjuti laporan masyarakat soal dugaan korupsi Gubernur Jambi Al Haris
09 February 2026 15:10 WIB
KPK: Kasus dugaan korupsi hakim di Depok bermula dari pengajuan eksekusi lahan
07 February 2026 7:23 WIB
KPK: Anak usaha Kemenkeu PT KD mencairkan invois fiktif di kasus hakim PN Depok
07 February 2026 7:11 WIB
KPK: Ketua dan Waka PN Depok meminta Rp1 M untuk mempercepat eksekusi lahan
07 February 2026 7:09 WIB
Terpopuler - Daerah
Lihat Juga
Undana dan GMIT kolaborasi perkuat ketahanan pangan dan pendidikan di NTT
09 February 2026 19:20 WIB
BMKG mengimbau warga pesisir NTT waspadai potensi rob pada 5-7 Februari 2026
05 February 2026 11:29 WIB