Kupang (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan pembangunan infrastruktur di kawasan wisata Taman Nasional Komodo (TNK) yang dilaksanakan pemerintah bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung.
"Pengunjung yang datang harus dijamin keselamatan dan kenyamanan maka infrastruktur harus mendukung hal tersebut," katanya di Kupang, Selasa, (3/8).
Ia mengatakan hal itu menanggapi permintaan UNESCO kepada Pemerintah Indonesia untuk menghentikan semua proyek pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
Permintaan tersebut tertuang dalam dokumen Komite Warisan Dunia UNESCO bernomor WHC/21/44.COM/7B yang diterbitkan setelah konvensi dalam jaringan (daring) pada 16-31 Juli 2021.
Gubernur Viktor menyampaikan terima kasih kepada UNESCO karena ikut memperhatikan aset negara, khususnya Taman Nasional Komodo yang merupakan kawasan konservasi alam dan juga kebanggaan NTT.
Namun, kata dia, perlu diperhatikan juga bahwa apa yang dikerjakan oleh Pemerintah Indonesia dan telah disetujui bersama Presiden Joko Widodo untuk membantu agar Taman Nasional Komodo memiliki manfaat ekonomi yang besar bagi NTT.
Ia berharap UNESCO juga memahami bahwa apa yang dikerjakan pemerintah adalah dalam rangka untuk menjaga habitat komodo dan juga menjaga biota laut serta semua kekayaan alam agar tidak dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
“Pihak-pihak yang mungkin kurang setuju dengan apa yang sudah dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT agar bisa melakukan riset lanjutan dan juga berdiskusi bersama kami," katanya.
Lebih lanjut Gubernur Viktor menjelaskan pemerintah telah memutuskan untuk menata pulau dan laut di kawasan Taman Nasional Komodo di antaranya Pulau Rinca sebagai lokasi wisata massal.
"Pulau Rinca juga menjadi habitat komodo dan dengan ditetapkan sebagai mass tourism tentunya kita perlu mengembangkannya," katanya.
Oleh karena itu di Pulau Rinca sementara dibangun tempat untuk para pejalan kaki sehingga mereka aman dan juga dibangun dermaga yang layak bagi kapal pengunjung.
Baca juga: Kunjungan ke Pulau Komodo dibatasi 50.000 wisatawan per tahun
Gubernur Viktor berharap hasil dari pembangunan pengembangan TNK akan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat setempat.
Baca juga: Pengembangan pariwisata di Manggarai Barat tidak lagi fokus ke TNK
"Jadi ekonomi mereka bertumbuh dari pariwisata yang berkembang dengan juga dari kedatangan pengunjung yang membawa dampak ekonomi," katanya.
"Pengunjung yang datang harus dijamin keselamatan dan kenyamanan maka infrastruktur harus mendukung hal tersebut," katanya di Kupang, Selasa, (3/8).
Ia mengatakan hal itu menanggapi permintaan UNESCO kepada Pemerintah Indonesia untuk menghentikan semua proyek pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
Permintaan tersebut tertuang dalam dokumen Komite Warisan Dunia UNESCO bernomor WHC/21/44.COM/7B yang diterbitkan setelah konvensi dalam jaringan (daring) pada 16-31 Juli 2021.
Gubernur Viktor menyampaikan terima kasih kepada UNESCO karena ikut memperhatikan aset negara, khususnya Taman Nasional Komodo yang merupakan kawasan konservasi alam dan juga kebanggaan NTT.
Namun, kata dia, perlu diperhatikan juga bahwa apa yang dikerjakan oleh Pemerintah Indonesia dan telah disetujui bersama Presiden Joko Widodo untuk membantu agar Taman Nasional Komodo memiliki manfaat ekonomi yang besar bagi NTT.
Ia berharap UNESCO juga memahami bahwa apa yang dikerjakan pemerintah adalah dalam rangka untuk menjaga habitat komodo dan juga menjaga biota laut serta semua kekayaan alam agar tidak dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
“Pihak-pihak yang mungkin kurang setuju dengan apa yang sudah dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT agar bisa melakukan riset lanjutan dan juga berdiskusi bersama kami," katanya.
Lebih lanjut Gubernur Viktor menjelaskan pemerintah telah memutuskan untuk menata pulau dan laut di kawasan Taman Nasional Komodo di antaranya Pulau Rinca sebagai lokasi wisata massal.
"Pulau Rinca juga menjadi habitat komodo dan dengan ditetapkan sebagai mass tourism tentunya kita perlu mengembangkannya," katanya.
Oleh karena itu di Pulau Rinca sementara dibangun tempat untuk para pejalan kaki sehingga mereka aman dan juga dibangun dermaga yang layak bagi kapal pengunjung.
Baca juga: Kunjungan ke Pulau Komodo dibatasi 50.000 wisatawan per tahun
Gubernur Viktor berharap hasil dari pembangunan pengembangan TNK akan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat setempat.
Baca juga: Pengembangan pariwisata di Manggarai Barat tidak lagi fokus ke TNK
"Jadi ekonomi mereka bertumbuh dari pariwisata yang berkembang dengan juga dari kedatangan pengunjung yang membawa dampak ekonomi," katanya.