Kupang (AntaraNews NTT) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menambah alokasi dana dalam APBD 2018 untuk membangun 16 embung dalam tahun ini guna mendukung persediaan sumber air baku bagi warga setempat saat menghadapi musim kemarau panjang.
"Masing-masing embung akan mendapat alokasi dana berkisar antara Rp1,2 miliar hingga Rp1,3 miliar dari APBD NTT tahun 2018," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nusa Tenggara Timur Andre W Koreh kepada para wartawan di Kupang, Kamis.
Ia mengatakan pembangunan embung tersebut menyebar di sejumlah daerah di antaranya Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, dan kabupaten bungsu Malaka.
Selain itu, ada juga di Kabupaten Sumba Timur dan Lembata masing-masing satu embung dan dua embung di Pulau Flores.
"Masing-masing embung ini dialokasikan anggaran sekitar Rp1,2 miliar hingga Rp1,3 miliar," kata Andre.
Menurutnya, kemampuan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk memperbanyak pembangunan embung masih sangat terbatas sehingga masih mengandalkan bantuan dari pusat melalui APBN.
"Kalau dari APBN memang sekali alokasi itu bisa lebih dari 100 embung, namunn dalam tahun ini kelihatan alokasinya untuk pembangunan embung di NTT berkurang," katanya.
Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis kepada wartawan di Kupang, mengakui alokasi pembangunan embung untuk NTT terus berkurang dalam dua tahun terakhir.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan NTT itu menjelaskan, pada 2018 ini hanya dialokasikan 24 embung atau menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 27 embung.
"Jadi kita lihat trend tiap tahun, pembangunan embung akan berkurang jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 100 embung," katanya.
Ia menilai, pengurangan pembangunan embung di provinsi berbasiskan kepulauan itu akibat sejak tahun 2014 pemerintah menargetkan pembangunan tujuh bendungan yang mana saat ini baru tiga bendungan yang terealisasi di antaranya, Raknamo, Rotiklot, di Pulau Timor dan Napunggete di Pulau Flores.
"Dengan adanya pembangunan bendungan tersebut sejumlah anggaran justru digelontorkan untuk itu. Sementara untuk embung sendiri anggarannya dikurangi sebagai konsekuensi dari pembangunan bendungan tersebut," katanya.
"Masing-masing embung akan mendapat alokasi dana berkisar antara Rp1,2 miliar hingga Rp1,3 miliar dari APBD NTT tahun 2018," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nusa Tenggara Timur Andre W Koreh kepada para wartawan di Kupang, Kamis.
Ia mengatakan pembangunan embung tersebut menyebar di sejumlah daerah di antaranya Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, dan kabupaten bungsu Malaka.
Selain itu, ada juga di Kabupaten Sumba Timur dan Lembata masing-masing satu embung dan dua embung di Pulau Flores.
"Masing-masing embung ini dialokasikan anggaran sekitar Rp1,2 miliar hingga Rp1,3 miliar," kata Andre.
Menurutnya, kemampuan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk memperbanyak pembangunan embung masih sangat terbatas sehingga masih mengandalkan bantuan dari pusat melalui APBN.
"Kalau dari APBN memang sekali alokasi itu bisa lebih dari 100 embung, namunn dalam tahun ini kelihatan alokasinya untuk pembangunan embung di NTT berkurang," katanya.
Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis kepada wartawan di Kupang, mengakui alokasi pembangunan embung untuk NTT terus berkurang dalam dua tahun terakhir.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan NTT itu menjelaskan, pada 2018 ini hanya dialokasikan 24 embung atau menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 27 embung.
"Jadi kita lihat trend tiap tahun, pembangunan embung akan berkurang jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 100 embung," katanya.
Ia menilai, pengurangan pembangunan embung di provinsi berbasiskan kepulauan itu akibat sejak tahun 2014 pemerintah menargetkan pembangunan tujuh bendungan yang mana saat ini baru tiga bendungan yang terealisasi di antaranya, Raknamo, Rotiklot, di Pulau Timor dan Napunggete di Pulau Flores.
"Dengan adanya pembangunan bendungan tersebut sejumlah anggaran justru digelontorkan untuk itu. Sementara untuk embung sendiri anggarannya dikurangi sebagai konsekuensi dari pembangunan bendungan tersebut," katanya.