Kupang (ANTARA) - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur I Nyoman Ariawan Atmaja mendorong adanya percepatan belanja dari pemerintah daerah se-NTT dalam rangka percepatan pemulihan perekonomian di provinsi berbasiskan kepulauan itu.
"Kami mendorong pemerintah daerah selain mempercepat belanja operasional juga mendorong belanja modal karena tentu akan sangat berdampak pada percepatan pemulihan ekonomi di NTT," katanya di Kupang, Jumat, (10/9).
Ia menjelaskan realisasi belanja pemerintah di NTT pada triwulan II 2021 tercatat mencapai Rp15 triliun.
Belanja pemerintah ini, kata dia terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik untuk operasional maupun modal dalam rangka penyelesaian proyek-proyek strategis nasional.
Oleh sebab itu, pihaknya mendorong agar pemerintah provinsi maupun 22 kabupaten/kota se-NTT juga dapat menggenjot belanja untuk operasional maupun belanja modal dalam semangat mendorong percepatan pemulihan ekonomi.
Ariawan mengakui pemerintah daerah di NTT sudah banyak berusaha menggelontorkan APBD di luar belanja modal berupa pencairan tunjangan hari raya, gaji ke-13 dan realisasi belanja pegawai dan program pemulihan ekonomi.
"Upaya ini juga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah karena berdampak pada peningkatan konsumsi," katanya.
Baca juga: BI dorong kerja sama antardaerah perkuat stok pangan NTT
Ia mengatakan meski demikian belanja modal pemerintah daerah juga perlu mempercepat belanja di bidang modal karena dapat mendorong proyek-proyek yang tertunda di tahun-tahun sebelumnya.
Baca juga: BI sebut inflasi di NTT masih terkendali
"Kami berharap pemerintah daerah terus menggenjot belanja karena sangat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah," katanya.
"Kami mendorong pemerintah daerah selain mempercepat belanja operasional juga mendorong belanja modal karena tentu akan sangat berdampak pada percepatan pemulihan ekonomi di NTT," katanya di Kupang, Jumat, (10/9).
Ia menjelaskan realisasi belanja pemerintah di NTT pada triwulan II 2021 tercatat mencapai Rp15 triliun.
Belanja pemerintah ini, kata dia terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik untuk operasional maupun modal dalam rangka penyelesaian proyek-proyek strategis nasional.
Oleh sebab itu, pihaknya mendorong agar pemerintah provinsi maupun 22 kabupaten/kota se-NTT juga dapat menggenjot belanja untuk operasional maupun belanja modal dalam semangat mendorong percepatan pemulihan ekonomi.
Ariawan mengakui pemerintah daerah di NTT sudah banyak berusaha menggelontorkan APBD di luar belanja modal berupa pencairan tunjangan hari raya, gaji ke-13 dan realisasi belanja pegawai dan program pemulihan ekonomi.
"Upaya ini juga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah karena berdampak pada peningkatan konsumsi," katanya.
Baca juga: BI dorong kerja sama antardaerah perkuat stok pangan NTT
Ia mengatakan meski demikian belanja modal pemerintah daerah juga perlu mempercepat belanja di bidang modal karena dapat mendorong proyek-proyek yang tertunda di tahun-tahun sebelumnya.
Baca juga: BI sebut inflasi di NTT masih terkendali
"Kami berharap pemerintah daerah terus menggenjot belanja karena sangat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah," katanya.