Kupang (ANTARA) - Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur mendesak Dinas Kesehatan NTT untuk memperbaiki pola penyaluran atau distribusi vaksin COVID-19 ke sejumlah daerah di provinsi berbasis kepulauan itu dalam rangka mencegah masa berlaku vaksin itu habis atau kedaluwarsa.
"Sebenarnya sudah terus-terus kita sampaikan hal ini setiap kali kita rapat dengan Dinas Kesehatan dan berbagai pihak, dan kami terus tekankan hal ini," kata Ketua Komisi V DPRD NTT Yunus Takandewa di Kupang, Rabu, (15/9).
Hal ini disampaikannya berkaitan dengan masih minimnya capaian atau cakupan vaksinasi di NTT yang per Senin (13/9) cakupan vaksinasinya baru 24 persen dari target masyarakat yang divaksin 3,8 juta orang.
Politis PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa hal penyimpanan yang terlalu lama yang kemudian bisa menimbulkan kedaluwarsa jangan sampai terjadi di NTT ini.
"Apalagi di luar sana banyak masyarakat yang belum divaksin, sehingga mulai banyak yang berbondong-bondong mencari sentra vaksinasi," ujar dia.
Menurut dia koordinasi antara Dinkes provinsi dengan dinkes kabupaten Kota harus berjalan dengan baik sehingga penyaluran ke kabupaten kota yang masih rendah capaian vaksinasinya juga bisa dilakukan.
Tetapi ujar dia, manejemen dari Kabupaten/Kota juga harus proaktif melaporkan proses pendistribusian vaksin ke setiap fasilitas kesehatan dan juga harus ada laporan setiap hari soal berapa vaksin yang sudah dikeluarkan.
"Ini sebenarnya ada hubungan timbal balik antar gugus tugas atau dinkes di kabupaten/kota dengan gugus tugas atau dinkes di provinsi," ujar dia.
Terkait masih rendahnya capaian vaksinasi di NTT yang baru mencapai 25 persen, Yunus menilai bahwa hal ini dikarena pendistribusian vaksin dari pusat ke NTT belum sesuai dengan kondisi riil di NTT.
Baca juga: NTT gencar lakukan vaksinasi COVID-19
"Tetapi setelah kami cermati lagi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yakni laporan capaian vaksinasi dari Kabupaten/kota ke gugus tugas provinsi atau Dinkes provinsi untuk diteruskan ke nasional," ujar dia.
Baca juga: Vaksinasi pelajar SMA/SMK di NTT capai 5.600 orang
"Sebenarnya sudah terus-terus kita sampaikan hal ini setiap kali kita rapat dengan Dinas Kesehatan dan berbagai pihak, dan kami terus tekankan hal ini," kata Ketua Komisi V DPRD NTT Yunus Takandewa di Kupang, Rabu, (15/9).
Hal ini disampaikannya berkaitan dengan masih minimnya capaian atau cakupan vaksinasi di NTT yang per Senin (13/9) cakupan vaksinasinya baru 24 persen dari target masyarakat yang divaksin 3,8 juta orang.
Politis PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa hal penyimpanan yang terlalu lama yang kemudian bisa menimbulkan kedaluwarsa jangan sampai terjadi di NTT ini.
"Apalagi di luar sana banyak masyarakat yang belum divaksin, sehingga mulai banyak yang berbondong-bondong mencari sentra vaksinasi," ujar dia.
Menurut dia koordinasi antara Dinkes provinsi dengan dinkes kabupaten Kota harus berjalan dengan baik sehingga penyaluran ke kabupaten kota yang masih rendah capaian vaksinasinya juga bisa dilakukan.
Tetapi ujar dia, manejemen dari Kabupaten/Kota juga harus proaktif melaporkan proses pendistribusian vaksin ke setiap fasilitas kesehatan dan juga harus ada laporan setiap hari soal berapa vaksin yang sudah dikeluarkan.
"Ini sebenarnya ada hubungan timbal balik antar gugus tugas atau dinkes di kabupaten/kota dengan gugus tugas atau dinkes di provinsi," ujar dia.
Terkait masih rendahnya capaian vaksinasi di NTT yang baru mencapai 25 persen, Yunus menilai bahwa hal ini dikarena pendistribusian vaksin dari pusat ke NTT belum sesuai dengan kondisi riil di NTT.
Baca juga: NTT gencar lakukan vaksinasi COVID-19
"Tetapi setelah kami cermati lagi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yakni laporan capaian vaksinasi dari Kabupaten/kota ke gugus tugas provinsi atau Dinkes provinsi untuk diteruskan ke nasional," ujar dia.
Baca juga: Vaksinasi pelajar SMA/SMK di NTT capai 5.600 orang