KPU gandeng kepolisian amankan distribusi logistik
Rabu, 20 Juni 2018 14:10 WIB
Anggota KPU Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur sedang melakukan penyortiran logistik berupa surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kupang, Selasa (19/6). (ANTARA Foto/Benny Jahang).
Kupang (AntaraNews NTT) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, menggandeng aparat kepolisian setempat dalam pengamanan distribusi surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang periode 2018-2023.
"Pengamanan distribusi logistik pemilu melibatkan aparat kepolisian sehingga berbagai logistik pemilu yang didistribusikan diterima dalam kondisi yang aman di setiap kecamatan," kata juru bicara KPU Kabupaten Kupang Imanuel Ballo ketika dihubungi di Naibonat, Rabu (20/6).
Pengamanan dilakukan kepolisian, menurut dia, sangat penting untuk menjamin keamanan logisti untuk pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018. "Kami sudah berkordinasi dengan pihak keamanan untuk melakukan pengawalan terhadap distribusi logistik pemilu ke kecamatan dan desa," katanya.
Menurut dia, semua logistik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kupang sudah lengkap dan telah dilakukan pengepakan ke dalam kotak suara.
Baca juga: KPU Kabupaten Kupang segera distribusi logistik pilkada Logistik Pilkada Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kupang serta Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023 sedang dalam proses pengepakan di aula Gereja Elim Naibonat, sekitar 36 km timur Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (19/6). (ANTARA Foto/Benny Jahang)
Surat suara yang didistribusikan ke 585 tempat pemungutan suara (TPS) sesuai dengan daftar pemilih tetap di Kabupaten Kupang sebanyak 205.107 pemilih ditambah dengan 2,5 persen surat suara cadangan.
Ia menjamin logistik pemilu itu tidak mengalami kekurangan karena penyortiran logistik hingga pengepakan dipantau anggota KPU setempat. "Saya sendiri langsung memantau bahkan menghitung semua logistik pemilu sebelum dimasukan ke kotak suara," kata Imanuel.
Ia menambahkan bahwa KPU Kabupaten Kupang juga telah melakukan pengepakan terhadap surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang juga berlaga pada 27 Juni 2018.
"Pengamanan distribusi logistik pemilu melibatkan aparat kepolisian sehingga berbagai logistik pemilu yang didistribusikan diterima dalam kondisi yang aman di setiap kecamatan," kata juru bicara KPU Kabupaten Kupang Imanuel Ballo ketika dihubungi di Naibonat, Rabu (20/6).
Pengamanan dilakukan kepolisian, menurut dia, sangat penting untuk menjamin keamanan logisti untuk pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018. "Kami sudah berkordinasi dengan pihak keamanan untuk melakukan pengawalan terhadap distribusi logistik pemilu ke kecamatan dan desa," katanya.
Menurut dia, semua logistik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kupang sudah lengkap dan telah dilakukan pengepakan ke dalam kotak suara.
Baca juga: KPU Kabupaten Kupang segera distribusi logistik pilkada Logistik Pilkada Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kupang serta Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023 sedang dalam proses pengepakan di aula Gereja Elim Naibonat, sekitar 36 km timur Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (19/6). (ANTARA Foto/Benny Jahang)
Surat suara yang didistribusikan ke 585 tempat pemungutan suara (TPS) sesuai dengan daftar pemilih tetap di Kabupaten Kupang sebanyak 205.107 pemilih ditambah dengan 2,5 persen surat suara cadangan.
Ia menjamin logistik pemilu itu tidak mengalami kekurangan karena penyortiran logistik hingga pengepakan dipantau anggota KPU setempat. "Saya sendiri langsung memantau bahkan menghitung semua logistik pemilu sebelum dimasukan ke kotak suara," kata Imanuel.
Ia menambahkan bahwa KPU Kabupaten Kupang juga telah melakukan pengepakan terhadap surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang juga berlaga pada 27 Juni 2018.
Pewarta : Benediktus Jahang
Editor : Laurensius Molan
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Pasangan Risma-Gus Hans minta pemungutan suara ulang di Pilkada Jatim
08 January 2025 14:00 WIB, 2025
Terpopuler - Politik & Hukum
Lihat Juga
KPK: Kasus dugaan korupsi hakim di Depok bermula dari pengajuan eksekusi lahan
07 February 2026 7:23 WIB
KPK: Anak usaha Kemenkeu PT KD mencairkan invois fiktif di kasus hakim PN Depok
07 February 2026 7:11 WIB
KPK: Ketua dan Waka PN Depok meminta Rp1 M untuk mempercepat eksekusi lahan
07 February 2026 7:09 WIB