Kupang (ANTARA) - Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi meminta seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTT agar sungguh mematuhi dan melaksanakan janji kinerja yang telah diikrarkan.
"Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, perjanjian kinerja harus dilaksanakan dan zona integritas harus dipatuhi . Tidak hanya di pikiran, tidak hanya di mulut, tidak hanya di hati tetapi harus kita wujudkan dengan memberikan payanan yang penuh tanggung jawab. Jangan ingkari janji kinerja yang telah diucapkan, " katanya di Kupang, Senin.
Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan pada kegiatan Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Zona Integritas Tahun 2022 pada Lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT di Aula Lapas Dewasa Kelas IIA Kupang.
Menurut Wagub, janji kinerja dan zona integritas harus menjadikan pelayanan Kanwil Kemenkumham NTT semakin baik dari waktu ke waktu.
"Kinerja harus selalu disertai dengan integritas yang tinggi. Kita boleh memiliki pengetahuan dan keterampilan yang hebat tapi kalau tidak punya integritas, percuma saja. Integritas berarti orang yang kerja jujur, tulus, cerdas dan tidak suka neko-neko (kompromi,red) dengan pelanggaran,"kata Wagub Nae Soi.
Lebih lanjut Wagub juga memberikan apresiasi terhadap Kemenkumham yang sudah melaksanakan pelayanan secara digital terutama untuk pelayanan penerbitan paspor dan perizinan lainnya.
Baca juga: 2.163 warga binaan di NTT sudah terima vaksin COVID-19
Politisi Golkar itu berharap agar sistem digitalisasi itu juga diterapkan di rutan atau lembaga pemasyarakatan (lapas). Lamanya waktu hukuman, ada atau tidak remisi, cuti, semua terbuka dengan jelas dan diketahui oleh warga binaan sehingga mereka bisa introspeksi diri.
Tantangan besar bagi jajaran kemenkumham saat ini adalah dengan adanya perubahan nama dari penjara ke lembaga pemasyarakatan. Ia mengatakan bahwa para warga binaan yang ada di dalam lapas bukan lagi narapidana melainkan warga binaan.
"Adalah tugas yang mulia menyadarkan mereka dan menyiapkan mereka dari sisi kompetensi sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat sesuai hasil binaan di rutan maupun di lapas, "jelas Wagub Nae Soi.
Baca juga: Ombudsman : Pelayanan Kemenkumham NTT terus membaik
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone mengungkapkan kegiatan penandatanganan kenerja dan pencanangan Zona Integritas merupakan bentuk komitmen bersama untuk tingkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja ASN di Kanwil Kemenkumham NTT.
"Juga untuk laksanakan Reformasi Birokrasi dengan terapkan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan,pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, preventif, antisipatif dan resolutif untuk membangun sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berkompeten. Pesertanya adalah Pimpinanan Tinggi Pratama, pejabat administrator, pengawas, kepala UPT Pemasyarakatan maupun UPT imigrasi lingkup Kanwil Kemenkumham NTT, "pungkas Marciana Jone.
"Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, perjanjian kinerja harus dilaksanakan dan zona integritas harus dipatuhi . Tidak hanya di pikiran, tidak hanya di mulut, tidak hanya di hati tetapi harus kita wujudkan dengan memberikan payanan yang penuh tanggung jawab. Jangan ingkari janji kinerja yang telah diucapkan, " katanya di Kupang, Senin.
Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan pada kegiatan Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Zona Integritas Tahun 2022 pada Lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT di Aula Lapas Dewasa Kelas IIA Kupang.
Menurut Wagub, janji kinerja dan zona integritas harus menjadikan pelayanan Kanwil Kemenkumham NTT semakin baik dari waktu ke waktu.
"Kinerja harus selalu disertai dengan integritas yang tinggi. Kita boleh memiliki pengetahuan dan keterampilan yang hebat tapi kalau tidak punya integritas, percuma saja. Integritas berarti orang yang kerja jujur, tulus, cerdas dan tidak suka neko-neko (kompromi,red) dengan pelanggaran,"kata Wagub Nae Soi.
Lebih lanjut Wagub juga memberikan apresiasi terhadap Kemenkumham yang sudah melaksanakan pelayanan secara digital terutama untuk pelayanan penerbitan paspor dan perizinan lainnya.
Baca juga: 2.163 warga binaan di NTT sudah terima vaksin COVID-19
Politisi Golkar itu berharap agar sistem digitalisasi itu juga diterapkan di rutan atau lembaga pemasyarakatan (lapas). Lamanya waktu hukuman, ada atau tidak remisi, cuti, semua terbuka dengan jelas dan diketahui oleh warga binaan sehingga mereka bisa introspeksi diri.
Tantangan besar bagi jajaran kemenkumham saat ini adalah dengan adanya perubahan nama dari penjara ke lembaga pemasyarakatan. Ia mengatakan bahwa para warga binaan yang ada di dalam lapas bukan lagi narapidana melainkan warga binaan.
"Adalah tugas yang mulia menyadarkan mereka dan menyiapkan mereka dari sisi kompetensi sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat sesuai hasil binaan di rutan maupun di lapas, "jelas Wagub Nae Soi.
Baca juga: Ombudsman : Pelayanan Kemenkumham NTT terus membaik
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone mengungkapkan kegiatan penandatanganan kenerja dan pencanangan Zona Integritas merupakan bentuk komitmen bersama untuk tingkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja ASN di Kanwil Kemenkumham NTT.
"Juga untuk laksanakan Reformasi Birokrasi dengan terapkan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan,pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, preventif, antisipatif dan resolutif untuk membangun sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berkompeten. Pesertanya adalah Pimpinanan Tinggi Pratama, pejabat administrator, pengawas, kepala UPT Pemasyarakatan maupun UPT imigrasi lingkup Kanwil Kemenkumham NTT, "pungkas Marciana Jone.