GP Ansor imbau masyarakat NTT waspadai kemunculan gerakan khilafatula
Jumat, 10 Juni 2022 12:38 WIB
Polisi menurunkan papan bertulis Khilafatul Muslimin dari rumah warga sekaligus kantor cabang kelompok tersebut di Solo, Jawa Tengah, Kamis (9/6/2022). (ANTARA FOTO/Maulana Surya)
Kupang (ANTARA) - Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nusa Tenggara Timur mengimbau masyarakat di provinsi berbasis kepulauan itu untuk mewaspadai munculnya gerakan kelompok garis keras Khilafatula muslimin jelang tahun politik.
"Apalagi beredar kabar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat masuk dalam daftar rilis koordinator Khilafathula Muslimin NTT," kata Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor NTT jelas Ajhar Jowe, di Kupang, Jumat, (10/6/2022).
Menurut dia pemerintah dan Polri serta unsur keamanan lainnya harus mewaspadai hal tersebut, dengan tidak membiarkan gerakan khilafatula di Nusa Tenggara Timur.
Sebab tambah dia, jika kelompok itu tidak diminimalisir oleh pihak yang berwajib, maka nantinya akan muncul tidak hanya di Labuan Bajo tetapi di daerah lainnya juga.
"Labuan Bajo disebut akan menjadi lokasi sebagai titik koordinat. Artinya untuk wilayah NTT pusatnya ada di Labuan Bajo. Karena itu kita berharap antisipasi dari semua unsur ini, jangan sampai mereka terbentuk di setiap kabupaten, " Kata Ajhar.
Pihaknya berharap, aparat kepolisian dan unsur terkait lebih cepat melakukan langkah-langkah antisipasi, agar tidak tersebar di daerah yang lain di wilayah NTT, sehingga kita tetap menjaga suasana kekeluargaan.
Apalagi situasi jelang politik NTT sebisa mungkin terhindar dari berbagai terpaan isu - isu yang dapat mengganggu sendi -sendi kehidupan baik umat beragama, budaya kerukunan lintas umat dan budaya ke keluarga yang sudah dianggap baik.
"Hal ini yang kita tidak harapkan di daerah kita, jangan karena politik dan kepentingan lain maka digerakkan dengan isu yang dapat menguras energi kita bersama," tambah dia sembari mengatakan apapun isu yang memecah belah kerukunan umat beragama harus diberikan perlawanan.
Apalagi di berbagai daerah pihak keamanan terus melakukan langkah termasuk penangkapan, guna meredam gerakan mereka, meredam isu di masyarakat dan mengantisipasi penyebaran Khilafatul Muslimin.
Masyarakat juga diharapkan tetap berkoordinasi dengan pihak yang berwajib, baik polisi, TNI dan elemen terkait jika melihat atau menemukan gerakan-gerakan yang menyimpang dalam melakukan da'wah, kajian-kajian keagamaan atau pemba'yatan kepada kader muda muslim atau kelompok dengan narasi mentang pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Bhineka Tunggal Ika maka segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
Gerakan Khilafatul Muslimin walaupun tidak terlihat tetap secara masif kelompok ini ada melakukan gerakan di lapangan. Walaupun tidak secara terbuka, maka diharapkan semua unsur terlibat memantau gerakan mereka.
Baca juga: Hamdan Zoelva harap Pemerintah bijak antisipasi bertumbuhnya khilafah
"Kita berharap, NTT jangan dinodai dengan riakan yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan yang terselubung. Menjaga NTT seperti menjaga rumah kita sendiri," tegas Ajhar.
Baca juga: GP Ansor sebut langkah tegas Densus 88 sesuai prosedur tetap
"Apalagi beredar kabar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat masuk dalam daftar rilis koordinator Khilafathula Muslimin NTT," kata Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor NTT jelas Ajhar Jowe, di Kupang, Jumat, (10/6/2022).
Menurut dia pemerintah dan Polri serta unsur keamanan lainnya harus mewaspadai hal tersebut, dengan tidak membiarkan gerakan khilafatula di Nusa Tenggara Timur.
Sebab tambah dia, jika kelompok itu tidak diminimalisir oleh pihak yang berwajib, maka nantinya akan muncul tidak hanya di Labuan Bajo tetapi di daerah lainnya juga.
"Labuan Bajo disebut akan menjadi lokasi sebagai titik koordinat. Artinya untuk wilayah NTT pusatnya ada di Labuan Bajo. Karena itu kita berharap antisipasi dari semua unsur ini, jangan sampai mereka terbentuk di setiap kabupaten, " Kata Ajhar.
Pihaknya berharap, aparat kepolisian dan unsur terkait lebih cepat melakukan langkah-langkah antisipasi, agar tidak tersebar di daerah yang lain di wilayah NTT, sehingga kita tetap menjaga suasana kekeluargaan.
Apalagi situasi jelang politik NTT sebisa mungkin terhindar dari berbagai terpaan isu - isu yang dapat mengganggu sendi -sendi kehidupan baik umat beragama, budaya kerukunan lintas umat dan budaya ke keluarga yang sudah dianggap baik.
"Hal ini yang kita tidak harapkan di daerah kita, jangan karena politik dan kepentingan lain maka digerakkan dengan isu yang dapat menguras energi kita bersama," tambah dia sembari mengatakan apapun isu yang memecah belah kerukunan umat beragama harus diberikan perlawanan.
Apalagi di berbagai daerah pihak keamanan terus melakukan langkah termasuk penangkapan, guna meredam gerakan mereka, meredam isu di masyarakat dan mengantisipasi penyebaran Khilafatul Muslimin.
Masyarakat juga diharapkan tetap berkoordinasi dengan pihak yang berwajib, baik polisi, TNI dan elemen terkait jika melihat atau menemukan gerakan-gerakan yang menyimpang dalam melakukan da'wah, kajian-kajian keagamaan atau pemba'yatan kepada kader muda muslim atau kelompok dengan narasi mentang pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Bhineka Tunggal Ika maka segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
Gerakan Khilafatul Muslimin walaupun tidak terlihat tetap secara masif kelompok ini ada melakukan gerakan di lapangan. Walaupun tidak secara terbuka, maka diharapkan semua unsur terlibat memantau gerakan mereka.
Baca juga: Hamdan Zoelva harap Pemerintah bijak antisipasi bertumbuhnya khilafah
"Kita berharap, NTT jangan dinodai dengan riakan yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan yang terselubung. Menjaga NTT seperti menjaga rumah kita sendiri," tegas Ajhar.
Baca juga: GP Ansor sebut langkah tegas Densus 88 sesuai prosedur tetap
Pewarta : Kornelis Kaha
Editor : Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
GP Ansor bilang Paus Fransikus minta buka sekber pemuda lintas agama di Asia Pasifik
04 November 2024 21:00 WIB, 2024
GP Ansor NTT terjunkan ratusan personel bantu polisi jaga perayaan Natal
24 December 2022 20:46 WIB, 2022
Terpopuler - Politik & Hukum
Lihat Juga
Menteri PPPA: Penanganan kasus kekerasan seksual harus berperspektif korban
15 February 2026 11:04 WIB
KPK mendalami kaitan rangkap jabatan Mulyono dengan kasus restitusi pajak
15 February 2026 11:01 WIB
Presiden Prabowo: Kami tahu ada yang mengganggu Indonesia, kami tidak bodoh
14 February 2026 8:24 WIB
Eks Dirut PT PIS dituntut 14 tahun penjara pada kasus dugaan korupsi minyak
14 February 2026 8:16 WIB
Anak Riza Chalid dituntut 18 tahun penjara pada kasus dugaan korupsi minyak
14 February 2026 8:14 WIB
Gubernur NTT menegaskan proses hukum pihak memanipulasi data warga miskin
13 February 2026 18:36 WIB