Labuan Bajo, NTT (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mengoptimalkan Program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik guna terciptanya tata kelola desa yang baik guna mendukung pengentasan kemiskinan di Nagekeo.
"Program Desa Cantik pada tahun 2022 ini secara khusus bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa/kelurahan dalam mengidentifikasi kebutuhan data dan potensi yang dimiliki desa dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan," kata Kepala BPS Kabupaten Nagekeo Abdul Azis ketika dihubungi dari Labuan Bajo, Minggu, (21/8/2022).
Ia menjelaskan Program Pembinaan Desa Cantik adalah sebuah program peningkatan kompetensi aparat desa/kelurahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan data dengan membentuk komunitas statistik desa/kelurahan sehingga perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran.
Pembinaan statistik yang dilakukan berfokus pada peningkatan literasi, kesadaran, dan peran aktif perangkat desa/kelurahan dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.
Selanjutnya standardisasi pengelolaan data statistik untuk menjaga kualitas dan keterbandingan; optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik sehingga program pembangunan di desa tepat sasaran; dan pembentukan komunitas statistik pada level desa/kelurahan.
Agar informasi ini bisa diketahui dengan baik dan tepat sasaran, BPS melakukan sosialisasi informasi bagi tujuh desa di Kabupaten Nagekeo yang mewakili tiap kecamatan yang terlibat dalam program Desa Cantik ini, Jumat (19/8) 2022.
Ketujuh desa tersebut yakni Desa Sawu Kecamatan Mauponggo, Desa Mbaenamuri Kecamatan Keo Tengah, Desa Podenura Kecamatan Nangaroro, Desa Dhereisa Kecamatan Boawae, Desa Rendututubadha Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Marapokot Kecamatan Aesesa, dan Desa Tendatoto Kecamatan Wolowae.
Abdul Azis mengatakan data yang berkualitas akan menghasilkan perencanaan berkualitas, pembangunan berkualitas, dan kesejahteraan rakyat meningkat.
"Data desa akurat, potensi desa terangkat, kebijakan lebih tepat, pembangunan lebih cepat, kemiskinan berkurang, kesejahteraan meningkat. Nagekeo Hebat!" serunya.
Dia mengakui kendala yang sering dialami ialah aparat desa yang kurang memahami potensi dan masalah di desa, termasuk kurang responsif dan paham manfaat dari program Desa Cantik
Selain itu, keterbatasan internet, jumlah sumber daya manusia di desa, anggaran pengelolaan data di desa, dan kesibukan semua pihak masih menjadi alasan program ini belum berjalan optimal.
Ia menambahkan kapasitas dan kapabilitas perangkat desa mengenai literasi statistik dianggap belum mencukupi, sehingga menjadi penyebab banyak data yang belum sejalan dengan prinsip-prinsip dasar. Data yang bersumber dari desa pun belum bisa dibagi-bagikan, belum konsisten antar lembaga karena belum disurvei secara autentik.
Oleh karena itu, kata dia, butuh komitmen bersama serta koordinasi dan kolaborasi semua pihak untuk menyukseskan program ini. BPS Nagekeo pun bekerja sama dengan Kominfo, Bappeda, dan Dinas PMDP3A untuk memberi pembinaan tata kelola data di tingkat desa agar lebih berkualitas sesuai prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (SDI).
Baca juga: BPS NTT ajak media massa edukasi warga dukung Sensus Pertanian 2023
Ia berharap lewat program ini desa mampu memahami tata kelola data berkualitas di masing-masing desa dan mampu memanfaatkan data statistik untuk menghasilkan program dan kebijakan pembangunan desa yang berkualitas.
Baca juga: BPS catat Inflasi April NTT dipicu kenaikan harga transportasi 5,9 persen
Selain itu, tersedianya data potensi desa yang berkualitas sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
"Semoga tersedianya data yang terpadu mulai dari desa sampai dengan kabupaten," demikian Abdul Azis.
"Program Desa Cantik pada tahun 2022 ini secara khusus bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa/kelurahan dalam mengidentifikasi kebutuhan data dan potensi yang dimiliki desa dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan," kata Kepala BPS Kabupaten Nagekeo Abdul Azis ketika dihubungi dari Labuan Bajo, Minggu, (21/8/2022).
Ia menjelaskan Program Pembinaan Desa Cantik adalah sebuah program peningkatan kompetensi aparat desa/kelurahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan data dengan membentuk komunitas statistik desa/kelurahan sehingga perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran.
Pembinaan statistik yang dilakukan berfokus pada peningkatan literasi, kesadaran, dan peran aktif perangkat desa/kelurahan dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.
Selanjutnya standardisasi pengelolaan data statistik untuk menjaga kualitas dan keterbandingan; optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik sehingga program pembangunan di desa tepat sasaran; dan pembentukan komunitas statistik pada level desa/kelurahan.
Agar informasi ini bisa diketahui dengan baik dan tepat sasaran, BPS melakukan sosialisasi informasi bagi tujuh desa di Kabupaten Nagekeo yang mewakili tiap kecamatan yang terlibat dalam program Desa Cantik ini, Jumat (19/8) 2022.
Ketujuh desa tersebut yakni Desa Sawu Kecamatan Mauponggo, Desa Mbaenamuri Kecamatan Keo Tengah, Desa Podenura Kecamatan Nangaroro, Desa Dhereisa Kecamatan Boawae, Desa Rendututubadha Kecamatan Aesesa Selatan, Desa Marapokot Kecamatan Aesesa, dan Desa Tendatoto Kecamatan Wolowae.
Abdul Azis mengatakan data yang berkualitas akan menghasilkan perencanaan berkualitas, pembangunan berkualitas, dan kesejahteraan rakyat meningkat.
"Data desa akurat, potensi desa terangkat, kebijakan lebih tepat, pembangunan lebih cepat, kemiskinan berkurang, kesejahteraan meningkat. Nagekeo Hebat!" serunya.
Dia mengakui kendala yang sering dialami ialah aparat desa yang kurang memahami potensi dan masalah di desa, termasuk kurang responsif dan paham manfaat dari program Desa Cantik
Selain itu, keterbatasan internet, jumlah sumber daya manusia di desa, anggaran pengelolaan data di desa, dan kesibukan semua pihak masih menjadi alasan program ini belum berjalan optimal.
Ia menambahkan kapasitas dan kapabilitas perangkat desa mengenai literasi statistik dianggap belum mencukupi, sehingga menjadi penyebab banyak data yang belum sejalan dengan prinsip-prinsip dasar. Data yang bersumber dari desa pun belum bisa dibagi-bagikan, belum konsisten antar lembaga karena belum disurvei secara autentik.
Oleh karena itu, kata dia, butuh komitmen bersama serta koordinasi dan kolaborasi semua pihak untuk menyukseskan program ini. BPS Nagekeo pun bekerja sama dengan Kominfo, Bappeda, dan Dinas PMDP3A untuk memberi pembinaan tata kelola data di tingkat desa agar lebih berkualitas sesuai prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (SDI).
Baca juga: BPS NTT ajak media massa edukasi warga dukung Sensus Pertanian 2023
Ia berharap lewat program ini desa mampu memahami tata kelola data berkualitas di masing-masing desa dan mampu memanfaatkan data statistik untuk menghasilkan program dan kebijakan pembangunan desa yang berkualitas.
Baca juga: BPS catat Inflasi April NTT dipicu kenaikan harga transportasi 5,9 persen
Selain itu, tersedianya data potensi desa yang berkualitas sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
"Semoga tersedianya data yang terpadu mulai dari desa sampai dengan kabupaten," demikian Abdul Azis.