Kupang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mengajak masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk jujur memberikan informasi saat pelaksanaan kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 yang berlangsung selama 15 Oktober hingga 14 November.
"Masyarakat perlu menjawab sejujurnya mengenai kondisi sosial ekonomi mereka sehingga data yang diperoleh berkualitas sebagai dasar untuk program-program pemerintah ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sendiri," kata Inspektur Wilayah III BPS Jamason Sinaga dalam kegiatan bertema "Sosialisasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022" di Kupang, Sabtu, (15/10/2022).
Ia yang didampingi Kepala BPS NTT Matamira Kale menjelaskan bahwa kegiatan regsosek di NTT akan menyasar sebanyak 5,4 juta jiwa penduduk yang tersebar di 22 kabupaten/kota.
BPS NTT, kata Jamason, telah merekrut lebih dari 9.000 petugas yang akan bergerak di lapangan untuk melakukan pencatatan dari rumah ke rumah.
Untuk peroleh data di lapangan yang akurat dan berkualitas tinggi, menurut dia, dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan informasi yang ditanyakan secara jujur dan apa adanya.
Ketika petugas melakukan wawancara, dia berharap masyarakat memberikan keterangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Jamason mengemukakan bahwa data regsosek yang akurat dan valid akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah ke depan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah, kata dia, akan mengetahui secara pasti kondisi di lapangan sehingga bisa menyiapkan program perlindungan sosial atau pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran.
Baca juga: BPS sebut transportasi sumbang inflasi terbesar di Sikka
"Jadi, masyarakat yang misalnya berprofesi sebagai tukang ojek, katakan dengan jujur sehingga ketika ada bantuan yang menyasar profesi tersebut tidak terjadi kesalahpahaman," katanya.
Baca juga: BPS ajak warga Sikka sukseskan program Registrasi Sosial Ekonomi
Ia mengajak berbagai elemen masyarakat di NTT agar berperan aktif menyukseskan Regsosek 2022 untuk menghasilkan basis data sosial dan ekonomi yang berkualitas untuk kemajuan pembangunan di provinsi berbasiskan kepulauan itu.
"Masyarakat perlu menjawab sejujurnya mengenai kondisi sosial ekonomi mereka sehingga data yang diperoleh berkualitas sebagai dasar untuk program-program pemerintah ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sendiri," kata Inspektur Wilayah III BPS Jamason Sinaga dalam kegiatan bertema "Sosialisasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022" di Kupang, Sabtu, (15/10/2022).
Ia yang didampingi Kepala BPS NTT Matamira Kale menjelaskan bahwa kegiatan regsosek di NTT akan menyasar sebanyak 5,4 juta jiwa penduduk yang tersebar di 22 kabupaten/kota.
BPS NTT, kata Jamason, telah merekrut lebih dari 9.000 petugas yang akan bergerak di lapangan untuk melakukan pencatatan dari rumah ke rumah.
Untuk peroleh data di lapangan yang akurat dan berkualitas tinggi, menurut dia, dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk menyampaikan informasi yang ditanyakan secara jujur dan apa adanya.
Ketika petugas melakukan wawancara, dia berharap masyarakat memberikan keterangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Jamason mengemukakan bahwa data regsosek yang akurat dan valid akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah ke depan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah, kata dia, akan mengetahui secara pasti kondisi di lapangan sehingga bisa menyiapkan program perlindungan sosial atau pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran.
Baca juga: BPS sebut transportasi sumbang inflasi terbesar di Sikka
"Jadi, masyarakat yang misalnya berprofesi sebagai tukang ojek, katakan dengan jujur sehingga ketika ada bantuan yang menyasar profesi tersebut tidak terjadi kesalahpahaman," katanya.
Baca juga: BPS ajak warga Sikka sukseskan program Registrasi Sosial Ekonomi
Ia mengajak berbagai elemen masyarakat di NTT agar berperan aktif menyukseskan Regsosek 2022 untuk menghasilkan basis data sosial dan ekonomi yang berkualitas untuk kemajuan pembangunan di provinsi berbasiskan kepulauan itu.