Kupang (ANTARA) - Kementerian Keuangan meminta OPD (organisasi perangkat daerah) atau satuan kerja kementerian dan lembaga (satker K/L) di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperbanyak transaksi non tunai melalui implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) maupun internet banking/cash management system (CMS) dalam pelaksanaan APBN.
"Nantinya lebih mudah dilacak transaksinya dan akuntabel. Tidak berani main-main di pelaksanaan anggaran karena harus akuntabel," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT Kemenkeu Catur Ariyanto Widodo dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Semester II TA 2023 di Kota Kupang, Selasa, (15/8/2023).
Rekomendasi BPK RI dalam LKPP Tahun Anggaran 2022 telah mendorong adanya transaksi uang persediaan menggunakan transaksi non tunai.
Merespon rekomendasi itu, Catur menyebut pemerintah telah mengembangkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) baik yang berbasis visa atau QRIS untuk dapat digunakan dalam melakukan transaksi belanja.
Transaksi KKP selama periode Semester I 2023 di NTT telah berhasil memperoleh peringkat keempat secara nasional dengan realisasi sebesar Rp11,25 miliar atau 6,04 persen dari target empat persen yang ditetapkan. Transaksi itu terjadi pada 103 satker yang ada di NTT dari 289 satker wajib KKP. Selanjutnya penggunaan CMS di NTT pada Semester I 2023 sebesar 36,09 persen.
Catur memberikan apresiasi pada beberapa satker K/L yang telah melakukan transaksi non tunai dengan baik. Ia menyebut TVRI NTT mendapatkan apresiasi sebagai satker dengan transaksi tertinggi KKP Semester I 2023. Selanjutnya satker dengan transaksi terbanyak untuk internet banking CMS yakni KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Ia melihat satker di NTT mulai menyadari bahwa transaksi non tunai menjadi penting dan mudah dimanfaatkan untuk transaksi dalam rangka pelaksanaan APBN.
Namun perlu adanya masukan yang menjadi perhatian pihak perbankan berkaitan dengan pemanfaatan CMS. Catur menerangkan banyak transaksi dari perbankan belum melengkapi token yang kemudian diberikan ke satuan kerja untuk transaksi non tunai.
"Kami evaluasi ini agar perbankan dapat menyediakan sarana-nya sehingga satker dapat lakukan transaksi non tunai," katanya memberi masukan.
Catur berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan baik satker dan perbankan di wilayah NTT untuk bersinergi dalam upaya meningkatkan transaksi non tunai melalui KKP dan Internet Banking.
Baca juga: Kemenkeu : Penerima KUR di NTT 2023 capai 20.789 debitur
Satker diharapkan dapat terus mengoptimalkan transaksi KKP dan CMS sehingga ke depan akan lebih familiar dalam penggunaan transaksi non tunai.
Baca juga: NTT raih nilai IKPA sangat baik pada semester I-2023, menurut Kemenkeu
"Kita berharap agar satker lebih optimalkan penyerapan anggaran, mengakselerasi penyerapan anggaran, dan mendorong agar transaksi non tunai di NTT khususnya untuk belanja negara ini bisa jadi lebih baik lagi," katanya optimis.
