Kupang (ANTARA) - Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan potensi rumput laut yang telah menjadi salah satu komoditi unggulan dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.
"Rumput laut di NTT menjadi komoditas unggulan sehingga terus dikembangkan secara intensif oleh pemerintah mengingat potensi pengembang rumput laut yang ada saat ini mencapai 52 ribu hektare," kata Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat di Kupang, Senin, (28/8/2023).
Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan hal itu terkait upaya pemerintah dalam pengembangan usaha komoditi rumput laut.
Menurut dia potensi rumput laut yang dimanfaatkan baru mencapai 11 ribu hektare atau 20 persen dari 52 ribu hektare potensi rumput laut yang ada di provinsi berbasis kepulauan itu.
Ia mengatakan selama periode 2019-2023 produksi tertinggi rumput laut terjadi pada 2020 sebesar 2.158.886 ton basah sedangkan pada 2021 produksi rumput laut mengalami penurunan yakni sebesar 1.359.560 ton basah dan pada 2022 produksi rumput laut mencapai 1.389.675 ton, penurunan produksi itu sebagai dampak dari terjadinya badai siklon tropis seroja.
Baca juga: NTT larang perusahaan kirim rumput laut kering keluar daerah
Dia menambahkan pada 2019 menjadi sejarah bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur karena untuk pertama kali melakukan eksport rumput laut kering sebanyak 25 ton ke Argentina.
"Kualitas rumput laut dari NTT merupakan yang terbaik sehingga sangat diminati para investor dari Argentina sehingga Pemerintah NTT melakukan eksport perdana rumput laut ke Argentina," kata Viktor Bungtilu Laiskodat.
Baca juga: Rumput laut masuk peta peluang investasi 2022
Menurut dia dalam rangka hilirisasi agar nilai tambah rumput laut meningkat sehingga Pemerintah NTT telah menerbitkan Peraturan Gubernur No 39 tahun 2022 tentang tata niaga komoditas hasil perikanan di NTT yang telah direvisi dengan Peraturan Gubernur nomor 106 tahun 2022 yang melarang rumput laut dari NTT dieksport ke luar daerah.
