Labuan Bajo (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengimbau warga untuk mewaspadai bencana banjir dan tanah longsor seiring curah hujan yang tinggi pada peralihan musim.
"Dari 11 potensi bencana di Manggarai Barat, memang untuk bencana hidrometeorologi itu yang langganan adalah longsor dan banjir," kata Kepala Pelaksana BPBD Manggarai Barat Isfridus Tobong di Labuan Bajo, Rabu, (10/1/2024}.
Dia menjelaskan potensi curah hujan tinggi dan bisa memicu bencana banjir dan tanah longsor terdapat di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Kuwus, Kecamatan Kuwus Barat, Kecamatan Pacar, sebagian wilayah Kecamatan Sano Nggoang, dan Kecamatan Mbeliling.
Karena itu, kata dia, kesiapsiagaan bencana perlu ditingkatkan, terlebih bagi warga yang bermukim di wilayah bantaran sungai atau lereng bukit. Dia mengimbau untuk warga segera melakukan evakuasi mandiri jika intensitas curah hujan tinggi selama beberapa jam.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat, lanjut dia, telah melakukan sosialisasi tanggap bencana ke seluruh desa sejak Desember 2023. Selanjutnya telah dilakukan apel siaga bencana yang melibatkan TNI-Polri dan instansi terkait pada 4 Januari 2024 guna meningkatkan koordinasi dan mitigasi saat terjadi bencana alam.
"Imbauan kami untuk perhatikan sampah, siaga di sekitar daerah-daerah yang rawan longsor dan banjir, terutama warga yang tinggal di daerah jurang, seperti daerah yang ekstrem di Kuwus Barat. Jika curah hujan intensitas tinggi maka diminta evakuasi mandiri," jelasnya.
Baca juga: PVMBG imbau warga antisipasi lahar hujan dari Lewotobi
Dia juga menekankan agar para camat dan kepala desa proaktif dalam memantau prakiraan cuaca dan menyebarluaskan informasi prakiraan curah hujan dan potensi kejadian bencana di daerah masing-masing.
Baca juga: Pemkab Matim imbau warga daerah rawan waspada bencana
Baca juga: Masyarakat diimbau waspada cuaca ekstrem sepekan ke depan
Isfridus berharap pemerintah desa dan kecamatan serta warga segera melakukan laporan bila terjadi bencana, agar pemerintah daerah dapat melakukan penanganan lebih cepat.
"BPBD memiliki fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana. Ketika sumber daya kami terbatas, maka kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun yang ada di daerah," katanya.
