Pemda Mabar bentuk Tim Satgas Ketahanan Pangan

id Pemda Manggarai Barat,Tim Satgas Ketahanan Pangan, Petani, Nggorang, Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng

Pemda Mabar bentuk Tim Satgas Ketahanan Pangan

Suasana rapat koordinasi Tim Satgas Ketahanan Pangan Manggarai Barat. (ANTARA/HO-Kominfo Manggarai Barat)

Besok atau lusa, Tim Satgas Ketahanan Pangan, segera turun mengecek data di lapangan, untuk mengetahui kepastian data yang terkena dampak akibat perpanjang pengerjaan saluran irigasi...
Labuan Bajo (ANTARA) -
Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan guna merespon keluhan warga yang terdampak perpanjangan pengerjaan saluran irigasi Ngorang di Kali Wae Mese di Desa Nggorang, Kecamatan Komodo.
 
"Besok atau lusa, Tim Satgas Ketahanan Pangan, segera turun mengecek data di lapangan, untuk mengetahui kepastian data yang terkena dampak akibat perpanjang pengerjaan saluran irigasi ini," kata Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng dalam keterangan yang diterima di Kupang, Jumat (19/1/2024).
 
Yulianus Weng menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat koordinasi dengan Tim Satgas Ketahanan Pangan Manggarai Barat di Labuan Bajo, Kamis (18/01/2024).
 
Yulianus Weng menginstruksikan Tim Satgas Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai Barat agar segera turun ke lokasi untuk mengecek kondisi terkini di lapangan mengenai data warga yang terkena dampak perpanjangan pengerjaan saluran irigasi.
 
Rapat koordinasi itu mengangkat dua hal yaitu upaya menghadapi kekeringan akibat El Nino dan perpanjangan pengerjaan rehabilitasi irigasi Ngorang di Kali Wae Mese desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
 
Dua agenda ini dibahas karena kondisi lapangan sudah berdampak pada pergeseran musim tanam petani dan gagal tanam, sehingga mempengaruhi ketersediaan pangan di Kabupaten Manggarai Barat.
 
Yulianus mengatakan Satgas Ketahanan Pangan harus bergerak cepat apalagi sudah ada laporan dari masyarakat melalui aparat desa.
 
“Sudah adanya laporan yang di sampaikan oleh kepala desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tentang perpanjangan pengerjaan saluran irigasi Nggorang Wae Mese. Juga ada permohonan bantuan beras karena petani gagal tanam akibat pengerjaan irigasi tersebut. Ini harus direspon cepat oleh Satgas Ketahanan Pangan," katanya.
 
Sebelumnya Satgas Ketahanan Pangan telah menerima permohonan bantuan beras dari Kepala Desa Nggorang Kecamatan Komodo dan surat laporan terkait adanya perpanjangan pengerjaan irigasi di wilayah Desa Nggorang.
 
Dalam laporannya Kepala Desa Nggorang melampirkan surat pemberitahuan dari Satker NTT Perluasan Jaringan Pemanfaatan Air Nusa Tenggara II Provinsi NTT, Nomor : 01.02/ SNVTPJPANT.II/IRWA II/ 01 tanggal 3 Januari 2024, perihal perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Pusat Daerah Irigasi Nggorang, Sub Daerah Irigasi Wae Mese di Kabupaten Manggarai Barat.
 
Surat itu ditujukan kepada empat kepala desa yang terkena dampak diantaranya, Desa Nggorang, Desa Watu Nggelek, Desa Compang Longgo, Desa Golo Bilas serta Camat Komodo.
 
Dalam surat satuan kerja meminta agar memberi kesempatan kepada pihak yang mengerjakan irigasi tersebut untuk selambat-lambatnya 90 hari kalender untuk menyelesaikan pekerjaannya tersebut yang semula ditargetkan akan selesai di akhir tahun 2023.
 
Dilaporkan bahwa akibat perpanjangan pengerjaan saluran irigasi ini, sebanyak 451 kepala keluarga petani yang terkena dampak. Petani tidak bisa menanam karena sawah mereka tidak dialiri air yang bersumber dari irigasi yang sedang dikerjakan.

Baca juga: Bupati Endi janji tambah ADD bagi desa yang sukses tanam bambu

Baca juga: Diskominfo harap perbanyak kegiatan literasi digital di Labuan Bajo

Baca juga: Bupati Mabar paparkan potensi kelaparan ke Menko Airlangga
 
"Bisa dibayangkan kalau satu kepala keluarga terdiri dari 4 orang dalam satu keluarga, misalnya saja suami, istri dan 2 anak. 451 dikalikan 4 sama dengan 1.804 orang. Kondisi ini baru satu desa, dan masih ada 3 desa lainnya yang terkena dampak dari pelaksanaan pekerjaan ini. Sebagai pemerintah kita tidak bisa tinggal diam dan jangan saling menyalahkan. Satgas respon cepat, lakukan koordinasi dengan pihak Bulog dan pihak terkait lainnya sembari perhatikan regulasi yang ada," katanya.