Labuan Bajo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menggelar rapat koordinasi membahas persoalan dampak kekeringan yang melanda sebagian wilayah di kabupaten tersebut.
"Kasus kekeringan yang berkepanjangan ini memang yang lapor hanya Camat Boleng. Tetapi sesungguhnya, ini kondisi umum yang terjadi hampir di semua kecamatan di Manggarai Barat,” kata Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo, Rabu, (7/2/2024).
Menanggapi laporan Pemerintah Kecamatan Boleng yang berpotensi gagal tanam akibat mengalami kekeringan berkepanjangan, Yulianus Weng meminta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) segera melakukan pengecekan di lapangan untuk mengetahui jumlah warga yang mengalami gagal tanam maupun yang terancam gagal panen.
"Saya minta kepala Dinas TPHP agar menerjunkan staf atau melalui penyuluh pertanian untuk melakukan pendataan, mana yang tergolong gagal tanam dan mana yang gagal panen. Data sangat diperlukan guna mengetahui seperti apa bentuk intervensi yang akan dilakukan," katanya.
Menurut dia, jika terjadi gagal tanam, warga disarankan agar lahannya tetap dimanfaatkan dengan mengganti jenis tanaman. Jika terjadi gagal panen, maka Dinas TPHP harus mencari solusi yang cepat dan tepat.
Untuk penanganan jangka panjang, dia meminta Dinas TPHP Manggarai Barat untuk merencanakan pembangunan embung di daerah-daerah yang terancam kekeringan, sehingga bisa dianggarkan dalam tahun anggaran 2025 mendatang.
Kepala Dinas TPHP Kabupaten Manggarai Barat Laurensius Halu mengatakan sesuai laporan dari Pemerintah Kecamatan Boleng ada tiga desa yang membutuhkan intervensi akibat gagal tanam yakni Desa Golo Ketak, Desa Mbuit, dan Desa Golo Sepang.
Dia menyebutkan luas tanam padi sawah di Kecamatan Boleng pada Desember 2023 hingga 5 Februari 2024 adalah 2.673,5 hektare, dengan rincian irigasi teknis 718 hektare dan tadah hujan 1.855 hektare.
Realisasi tanam Oktober-Desember 2023 hingga Februari 2024 seluas 2.146,15 hektare atau 87,31 persen.
“Sisa lahan yang belum ditanami akibat kekeringan di Desa Golo Sepang seluas 311.85 hektare yang tersebar pada 23 kelompok tani dan 502 petani,” katanya.
Baca juga: Dinkes Mabar catat 32 kasus baru HIV/AIDS di 2023
Baca juga: Pemda Mabar lakukan upaya pengendalian hama belalang
Baca juga: Wabup Mabar minta Satpol PP pastikan terciptanya ketertiban
Dia menjelaskan langkah antisipasi jangka pendek dampak kekeringan di Kecamatan Boleng dengan mengerahkan mesin pompa air, mengalihkan para petani ke tanaman palawija dan hortikultura, memberi bantuan benih unggul, menggelar pasar murah dan melakukan koordinasi dengan BMKG.
"Sedangkan langkah jangka panjang, yakni dengan menggunakan varietas genjah toleran terhadap kekeringan dan tahan terhadap hama penyakit, membangun embung, membangun lumbung pangan desa, membangun sumur bor solar cell, dan gerakan tanam serentak," katanya.
