Komisi III DPR: Negara harus peka terhadap masalah rakyat soal keberadaan mafia tanah

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan bahwa negara harus peka terhadap masalah rakyat mengenai keberadaan mafia tanah yang kerap merugikan.

Dia menyampaikan bahwa ada kasus mafia tanah yang dialami oleh seorang lansia buta huruf bernama Mbah Tupon (68) di Bantul, Yogyakarta. Kasus yang dialami oleh Mbah Tupon, kata dia, merupakan segelintir dari banyaknya korban mafia tanah yang terjadi di Indonesia.

"Negara harus peka dengan hal-hal seperti ini. Di satu sisi harus edukatif terhadap masyarakat, di satu sisi harus tegas terhadap para mafia tanah,” kata Sahroni dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

Berdasarkan keterangan kepolisian, dia menjelaskan tanah seluas 1.655 meter persegi milik Tupon diduga direbut mafia tanah setelah sertifikatnya berganti nama dan diagunkan ke bank senilai Rp 1,5 miliar tanpa sepengetahuan korban.

Kasus itu, kata dia, telah dilaporkan pada 14 April 2025 dan masih dalam proses penyelidikan oleh kepolisian.

Dia pun meminta Polri dan Kementerian ATR/BPN menaruh atensi penuh terhadap kasus tersebut, karena jangan sampai tanah rakyat habis dicuri oleh mafia tanah.

Aparat, kata dia, jangan berkelit dengan hal-hal yang administratif dalam menangani masalah mafia tanah yang merugikan rakyat. Menurut dia, penanganan kasus tersebut harus menggunakan hati nurani dan meminta pelaku mengembalikan tanah tersebut.

Dia menilai kasus Mbah Tupon ini merupakan satu dari ribuan kasus penyerobotan tanah rakyat oleh para mafia tanah. Para korban , kata dia, rata-rata sudah tua dan merupakan ahli waris yang cenderung mudah ditipu dan minim pengetahuan soal persuratan.

"Saya yakin Polda DIY bisa selesaikan kasus ini dengan cepat,” kata dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi III DPR: Negara harus peka atas masalah rakyat soal mafia tanah