Labuan Bajo (ANTARA) - Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengelola destinasi di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Mengelola destinasi ada tiga poin yaitu management, governance, dan leadership. Tugas dan fungsi dari satu organisasi tidak cukup untuk mengelola itu semua, jadi perlu adanya kolaborasi lintas sektor seperti KSOP, pemda, BNPB, dan BPBD." kata Pelaksana Tugas Direktur Utama BPOLBF Frans Teguh dalam keterangan yang diterima di Labuan Bajo, Kamis (22/5).
Ia menyampaikan hal tersebut dalam lokakarya awal penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo.
Ia menjelaskan pedoman penanganan bencana di destinasi pariwisata residensi akan selalu menjadi kunci dalam pariwisata.
"Pariwisata akan berbicara siapa pengunjung dan apa destinasinya, harus ada yang bisa memproduksi data, rantai nilai dari informasi yang disajikan harus terpercaya bagi wisatawan," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya informasi yang tervalidasi secara akurat jika terjadi terjadi krisis di destinasi wisata.
"Kita tidak bisa menyembunyikan kejadian krisis, apa lagi dari media, yang penting adalah informasi yang disalurkan adalah informasi yang valid karena pariwisata merupakan business of trust," katanya.
Analis Departemen Bencana Ahli Madya Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB Pratomo Cahyo Nugroho menyampaikan industri pariwisata rentan terhadap dampak bencana, terutama jika tidak dikelola dengan baik akan memengaruhi ekosistem pariwisata dan pencapaian target kinerja pariwisata dalam RPJMN.
"Untuk itu pemerintah perlu menyiapkan destinasi wisata yang aman bencana, sehingga diperlukan suatu pengelolaan risiko bencana di kawasan Pariwisata yang terintegrasi dengan manajemen kepariwisataan (Integrated Tourism Master Plan-ITMP)," katanya.
Ia menambahkan kawasan wisata yang mampu mengelola risiko bencana dan menyediakan serta menerapkan sarana dan prasarana yang memenuhi standar akan mampu melindungi wisatawan atau pengunjung, lingkungan dan masyarakat sekitarnya dari risiko bencana.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai Barat Yohanes Stat menyampaikan perlu adanya peta risiko bencana di destinasi guna mendukung pengembangan pariwisata Labuan Bajo yang lebih aman bagi wisatawan.
"Kabupaten Manggarai Barat memerlukan peta resiko bencana khusus di tiap destinasi yang bisa diakses wisatawan maupun pelaku wisata, maka dari itu perlu adanya dokumen rencana kontingensi bencana prioritas yang dapat mengakomodir pengembangan skenario dampak pada wisatawan dan usaha pariwisata serta perencanaan sektoral yang memperhatikan kebutuhan wisatawan dan pemulihan pariwisata pasca-bencana," katanya.
Perwakilan Forum Pengurangan Risiko Bencana Manggarai Barat Pater Marsel Agot berharap, ada kerja nyata dan sinergi yang solid antar-pemangku kepentingan dalam pembangunan berkelanjutan di Manggarai Barat.
Ia juga mendorong pendekatan pembangunan desa yang inklusif dan berbasis potensi lokal.
"Dengan komitmen bersama dan langkah nyata, kami percaya Manggarai Barat dapat menjadi contoh kawasan pariwisata yang tangguh, inklusif, dan selaras dengan alam serta budaya lokal," katanya.
